Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Hubungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pelajaran penting bahwa persaingan politik tidak harus berakhir dengan permusuhan. Keduanya pernah berada dalam posisi berlawanan dan bersaing dalam pemilihan presiden pada 2014 dan 2019. Persaingan tersebut berlangsung sangat ketat dan bahkan membuat masyarakat terbelah dalam pilihan politik masing-masing. Namun, setelah proses politik selesai, Jokowi dan Prabowo mampu membangun komunikasi, bekerja sama, serta menjaga hubungan baik demi kepentingan bangsa dan negara.
Dalam video yang beredar di media sosial, Jokowi menyampaikan keyakinannya bahwa hubungan dengan Prabowo tidak akan pernah terputus. “Tapi percayalah kepada saya, dan Pak Prabowo, yakinlah, tidak akan pernah putus,” kata Jokowi dalam video tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa perbedaan pilihan dan persaingan politik tidak seharusnya menghilangkan persaudaraan. Politik merupakan jalan untuk memperjuangkan gagasan, bukan alasan untuk saling membenci secara pribadi. Dalam bagian lain video tersebut, Prabowo juga menyinggung kedekatannya dengan Jokowi. Dengan gaya yang santai, ia menyampaikan bahwa ketika berurusan dengan politik, dirinya datang menemui tokoh asal Solo tersebut. “Urusan politik, aku datang ke orang Solo ini,” kata Prabowo.
Menurut saya, hubungan Jokowi dan Prabowo harus menjadi contoh bagi para pemimpin, kader partai, pendukung, dan masyarakat. Kontestasi politik boleh berlangsung keras, tetapi setelah pemilihan selesai, seluruh pihak harus kembali bersatu. Bangsa Indonesia terlalu besar apabila energi masyarakat terus dihabiskan untuk mempertahankan pertengkaran politik. Perbedaan pilihan tidak boleh merusak persahabatan, hubungan keluarga, maupun persatuan di tengah masyarakat. Kita juga harus belajar bahwa tidak ada lawan dan kawan yang bersifat abadi dalam politik.
Hal yang harus tetap abadi adalah kepentingan rakyat, persatuan nasional, serta komitmen untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Prabowo kemudian bergabung dalam pemerintahan Jokowi, keputusan tersebut menunjukkan bahwa rekonsiliasi politik dapat diwujudkan melalui kerja sama nyata. Dua tokoh yang sebelumnya berkompetisi akhirnya berada dalam satu pemerintahan untuk menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut saya, rekonsiliasi bukan berarti menghilangkan kritik atau perbedaan pandangan. Demokrasi tetap membutuhkan kritik, pengawasan, dan perdebatan. Namun, seluruh proses tersebut harus dilakukan secara dewasa, beretika, dan tidak menimbulkan kebencian.
Hubungan Jokowi dan Prabowo juga menjadi pesan penting menjelang berbagai agenda politik mendatang. Para elite politik jangan hanya meminta masyarakat menjaga persatuan, tetapi mereka sendiri harus memberikan teladan melalui sikap dan tindakan. Pendukung juga tidak seharusnya terus bermusuhan ketika para tokoh yang didukungnya telah duduk bersama, berdialog, dan bekerja sama. Fanatisme politik yang berlebihan hanya akan menimbulkan perpecahan dan merugikan masyarakat.
Pada akhirnya, kekuasaan dan jabatan akan berganti. Namun, persaudaraan, persatuan, dan pengabdian kepada bangsa harus tetap dijaga. Saya meyakini bahwa demokrasi Indonesia akan semakin kuat apabila persaingan politik dilaksanakan secara sehat dan rekonsiliasi dilakukan dengan tulus. Jokowi dan Prabowo telah menunjukkan bahwa dua orang yang pernah menjadi rival dapat kembali berjalan bersama demi kepentingan yang lebih besar.
Politik boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan persatuan Indonesia tidak boleh terputus.