Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Joko Widodo telah menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode, dari 2014 hingga 2024. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan dan pembangunan telah memberikan perubahan yang dapat dilihat serta dirasakan masyarakat di banyak wilayah Indonesia. Menurut saya, salah satu kontribusi terbesar Jokowi adalah keberaniannya mengubah arah pembangunan agar tidak hanya berpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Pembangunan diarahkan ke berbagai daerah, termasuk wilayah perbatasan, kepulauan, dan kawasan yang sebelumnya tertinggal dari sisi konektivitas. Pemerintahan Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi untuk meningkatkan konektivitas, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi, dan daya saing industri. Jalan tol, jalan nasional, bendungan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, serta berbagai sarana transportasi dibangun untuk menghubungkan pusat produksi dengan pasar dan mempermudah pergerakan masyarakat. Pembangunan tersebut bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik. Infrastruktur juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Jalan yang baik dapat mempercepat distribusi barang, menurunkan waktu perjalanan, membuka kawasan baru, serta memudahkan masyarakat memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.
Jokowi juga memperkenalkan semangat pembangunan yang Indonesia-sentris. Pemerintah berupaya membangun dari pinggiran, desa, serta daerah terluar agar masyarakat di luar pusat-pusat ekonomi memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berkembang. Menurut saya, pendekatan tersebut penting karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Kemajuan nasional tidak boleh hanya terlihat dari perkembangan Jakarta atau Pulau Jawa. Kemajuan harus dirasakan oleh masyarakat dari Sumatra hingga Papua, dari wilayah perkotaan sampai daerah perbatasan. Kontribusi Jokowi juga terlihat dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah memberikan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, peningkatan keterampilan, dan penguatan kualitas tenaga kerja. Infrastruktur yang kuat harus berjalan bersama dengan manusia yang sehat, terdidik, produktif, dan mampu bersaing. Selama kepemimpinannya, Indonesia juga menghadapi ujian besar berupa pandemi Covid-19. Pandemi memberikan tekanan terhadap kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, dunia usaha, lapangan pekerjaan, dan perekonomian nasional. Pemerintah harus mengambil berbagai keputusan dalam situasi yang penuh ketidakpastian agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan ekonomi dapat kembali pulih. Di bidang ekonomi, Jokowi mendorong hilirisasi sumber daya alam. Indonesia diarahkan agar tidak terus-menerus menjual bahan mentah, tetapi mengolahnya di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah, membuka kawasan industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Kebijakan hilirisasi merupakan langkah penting untuk mengubah posisi Indonesia dari sekadar pemasok komoditas menjadi negara industri. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, keselamatan pekerja, kepentingan masyarakat sekitar, dan keterlibatan pengusaha nasional. Jokowi juga meninggalkan gagasan besar berupa pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemindahan ibu kota tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pusat pemerintahan baru, tetapi juga membawa semangat pemerataan pembangunan serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Jakarta dan Pulau Jawa. Menurut saya, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dilanjutkan secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab. Pembangunan tersebut harus menjaga lingkungan, menghormati hak masyarakat lokal, serta memberikan manfaat ekonomi bagi Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan. Hal lain yang patut diapresiasi dari Jokowi adalah gaya kepemimpinannya yang dikenal sering turun langsung ke masyarakat. Kehadiran pemimpin di lapangan penting untuk melihat persoalan secara nyata, mendengar aspirasi warga, serta memastikan program pemerintah tidak berhenti pada laporan dan rapat.
Kesederhanaan dalam berkomunikasi juga membuat masyarakat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Pemimpin tidak hanya dituntut memiliki gagasan besar, tetapi juga harus mampu menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan rakyat. Tentu, tidak seluruh kebijakan pemerintahan Jokowi berjalan sempurna. Masih terdapat persoalan mengenai ketimpangan, lapangan pekerjaan, kemiskinan, lingkungan, penegakan hukum, kualitas demokrasi, dan pemerataan manfaat pembangunan. Setiap pemerintahan harus terbuka terhadap evaluasi dan kritik agar kekurangan dapat diperbaiki. Namun, perbedaan pandangan politik seharusnya tidak membuat masyarakat mengabaikan kontribusi yang telah diberikan. Pembangunan infrastruktur, konektivitas antardaerah, hilirisasi, pelayanan dasar, pembangunan sumber daya manusia, dan gagasan Indonesia-sentris merupakan bagian dari warisan pemerintahan Jokowi.
Menurut saya, tugas generasi berikutnya bukan hanya menjaga hasil pembangunan tersebut, tetapi juga memperbaiki kekurangan dan melanjutkannya sesuai kebutuhan masyarakat. Indonesia tidak dibangun hanya oleh satu presiden atau satu pemerintahan. Kemajuan bangsa merupakan hasil perjuangan yang berkelanjutan dari satu generasi kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Jokowi telah memberikan bagian pengabdiannya. Jejak pembangunan yang ditinggalkan harus menjadi fondasi untuk membawa Indonesia semakin maju, merata, mandiri, dan sejahtera. Sejarah pada akhirnya akan menilai setiap pemimpin secara objektif. Namun, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa selama sepuluh tahun memimpin, Jokowi telah menghadirkan perubahan besar dalam wajah pembangunan Indonesia dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih terhubung.