Oleh: Cindy Debora Nadapdap
Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Generasi muda hidup di tengah arus informasi politik yang sangat cepat. Setiap hari kita melihat perdebatan mengenai pemerintah, kebijakan, pemilu, parlemen, dan hukum melalui media sosial. Namun menurut saya, memahami politik saja belum cukup. Generasi muda juga perlu memahami konstitusi dan hukum agar mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan, diawasi, dan dibatasi.
Politik dan Hukum Harus Dipahami Bersama
Politik berbicara mengenai kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan publik. Sementara hukum memberikan aturan dan batas agar kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Karena itu, anak muda perlu memahami keduanya. Politik membantu kita memahami bagaimana kekuasaan bekerja, sedangkan hukum membantu kita mengetahui batas kekuasaan tersebut.
Konstitusi Bukan Hanya untuk Ahli Hukum
Konstitusi berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat prinsip mengenai lembaga negara, kekuasaan pemerintah, hak warga negara, persamaan di hadapan hukum, hingga kebebasan menyampaikan pendapat. Karena itu, konstitusi bukan hanya bacaan mahasiswa hukum, hakim, atau advokat. Generasi muda juga perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Jangan Menilai Kebijakan Hanya dari Tokohnya
Dalam politik, kita sering melihat sebuah kebijakan dinilai berdasarkan siapa yang membuatnya. Jika berasal dari tokoh yang disukai, kebijakan dianggap benar. Jika berasal dari pihak yang tidak disukai, kebijakan langsung dianggap salah. Menurut saya, kebijakan harus dinilai berdasarkan substansinya. Apa tujuannya? Apa dasar hukumnya? Siapa yang memperoleh manfaat? Dan apakah hak masyarakat tetap dilindungi? Politik yang sehat membutuhkan masyarakat yang mampu menilai gagasan, bukan sekadar mengikuti figur.
Kritik Harus Berdasarkan Fakta
Media sosial memberikan ruang besar kepada generasi muda untuk berbicara. Namun keberanian menyampaikan pendapat harus disertai tanggung jawab. Sebelum mengkritik kebijakan, pahami terlebih dahulu isinya. Sebelum mengatakan sebuah tindakan melanggar hukum, cari tahu aturan yang menjadi dasarnya. Kritik akan jauh lebih kuat apabila didukung fakta, data, dan pengetahuan.
Kekuasaan Harus Memiliki Batas
Pemerintah membutuhkan kewenangan untuk menjalankan negara. Namun kewenangan tersebut tidak boleh tanpa batas. Hukum harus memastikan bahwa setiap kekuasaan digunakan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga negara juga harus saling mengawasi, sementara masyarakat tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik. Jabatan memberikan kewenangan, tetapi hukum menentukan batas kewenangan tersebut.
Anak Muda Jangan Hanya Aktif Saat Pemilu
Partisipasi politik tidak selesai setelah memberikan suara. Generasi muda juga perlu mengikuti kebijakan pemerintah, membaca peraturan, memperhatikan pelayanan publik, serta mengawasi bagaimana kekuasaan dijalankan. Menurut saya, Indonesia membutuhkan generasi muda yang mempunyai literasi politik sekaligus literasi hukum. Generasi yang berani berbicara, tetapi juga mau membaca. Generasi yang kritis, tetapi tetap berdasarkan fakta.
Demokrasi membutuhkan generasi yang berani bersuara. Negara hukum membutuhkan generasi yang memahami apa yang mereka perjuangkan.