Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, bahwa PSI harus menjadi rumah bersama bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan pesan penting dalam membangun partai politik yang terbuka, inklusif, dan dekat dengan kehidupan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang dalam Rapat Kerja Nasional PSI yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 29–31 Januari 2026. Rakernas tersebut mengangkat tema “PSI Rumah Bersama: Politik Terbuka, Kerja Nyata untuk Indonesia” dan diikuti jajaran pengurus DPP, DPW, serta DPD PSI dari berbagai daerah. Dalam pidatonya, Kaesang menyampaikan bahwa PSI harus menjadi rumah bagi buruh, nelayan, petani, pekerja informal, serta seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang pekerjaan maupun status sosial. “Melalui Rakernas di Makassar, kita meneguhkan rumah bagi kita bersama. Bagi buruh, nelayan, petani, pekerja informal. Siapa pun kita terima,” demikian pesan yang disampaikan Kaesang.
Menurut saya, gagasan mengenai rumah bersama tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Makna rumah bersama harus diwujudkan melalui keterbukaan partai dalam menerima aspirasi, memberikan ruang kepada masyarakat, serta memperjuangkan persoalan nyata yang mereka hadapi. Partai politik tidak boleh hanya hadir menjelang pemilihan umum. Partai harus berada di tengah masyarakat ketika buruh menghadapi persoalan upah, petani kesulitan mendapatkan pupuk, nelayan mengalami keterbatasan bahan bakar, pelaku UMKM membutuhkan modal dan akses pasar, serta pekerja informal belum memperoleh perlindungan sosial yang memadai.
Politik Tidak Boleh Menjadi Milik Kelompok Tertentu
Politik merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menghadirkan kebijakan yang adil. Karena itu, ruang politik tidak boleh hanya dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuatan modal, hubungan kekuasaan, atau latar belakang tertentu. Masyarakat biasa harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik, menyampaikan gagasan, menjadi kader, bahkan dipercaya menduduki jabatan publik berdasarkan kemampuan, integritas, dan pengabdiannya. Menurut saya, salah satu tantangan demokrasi Indonesia adalah mahalnya biaya politik. Kondisi tersebut dapat membuat masyarakat memandang politik sebagai ruang yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang kaya atau mereka yang memiliki dukungan modal besar. Apabila politik terus dikuasai oleh kepentingan modal, kebijakan publik berisiko semakin jauh dari kebutuhan rakyat. Jabatan politik bahkan dapat dipandang sebagai investasi yang harus menghasilkan keuntungan dan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. Cara berpikir seperti itu harus diubah. Politik bukan tempat mencari keuntungan pribadi, melainkan jalan pengabdian untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
Anak Muda Harus Diberi Kesempatan
Kehadiran generasi muda dalam politik juga harus terus diperkuat. Selama ini, anak muda sering dinilai belum berpengalaman, terlalu idealis, atau belum layak memegang tanggung jawab besar. Padahal, generasi muda memiliki keberanian, kreativitas, pemahaman teknologi, serta kemampuan membaca perubahan sosial dengan cepat. Mereka harus diberikan ruang untuk belajar, memimpin, dan membuktikan kemampuannya. Namun, politik anak muda tidak cukup hanya ditampilkan melalui usia kandidat atau penampilan yang modern. Politik anak muda harus menghadirkan budaya baru yang lebih transparan, anti korupsi, terbuka terhadap kritik, dan menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat. Partai politik juga harus membangun sistem kaderisasi yang jelas. Anak muda jangan hanya ditempatkan sebagai penggembira, pembuat konten media sosial, atau pengerah massa. Mereka harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian persoalan masyarakat.
Konsistensi Menjadi Kunci
Kaesang juga menyampaikan keyakinannya bahwa PSI dapat tumbuh menjadi partai besar apabila seluruh kader konsisten menjalankan mekanisme dan tahapan organisasi. Menurutnya, tata kelola partai akan terus disempurnakan agar PSI tumbuh menjadi partai yang kokoh. Saya sependapat bahwa kekuatan sebuah partai tidak hanya ditentukan oleh banyaknya tokoh yang bergabung atau besarnya kegiatan yang diselenggarakan. Kekuatan partai justru terlihat dari konsistensi kadernya dalam melayani masyarakat. Kader harus hadir di tengah persoalan rakyat, bukan hanya ketika memasang baliho, membagikan bantuan, atau meminta dukungan menjelang pemilu. Konsistensi juga berarti menjaga integritas. Partai yang mengusung politik terbuka harus berani menolak praktik politik uang, korupsi, penyalahgunaan jabatan, serta transaksi kepentingan yang merugikan masyarakat. Tidak boleh ada perbedaan antara nilai yang disampaikan dalam pidato dengan perilaku kader ketika memperoleh jabatan.
Rumah Bersama Harus Terlihat di Daerah
Konsep PSI sebagai rumah bersama harus diterapkan hingga tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan. Kantor partai harus terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau meminta pendampingan. Di Kota Depok, misalnya, masih terdapat berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, lapangan pekerjaan, kemacetan, banjir, persoalan pertanahan, perlindungan rumah ibadah, hingga pemberdayaan UMKM. Menurut saya, kader partai harus mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Aspirasi yang diterima tidak boleh sekadar dicatat, tetapi harus dikawal sampai memperoleh kejelasan penyelesaian. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji. Mereka membutuhkan partai yang bersedia mendengar, mendampingi, dan bekerja bersama untuk menemukan jalan keluar.
Politik Terbuka Harus Menghasilkan Kerja Nyata
Rakernas PSI juga membahas arah kebijakan dan kerja politik menuju Pemilu 2029, termasuk pengawasan anggaran, tata kelola yang adil dan berkelanjutan, serta politik kebinekaan. Agenda tersebut harus diterjemahkan ke dalam program yang dapat dirasakan masyarakat. Pengawasan anggaran harus memastikan uang rakyat digunakan secara benar. Tata kelola yang adil harus memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Politik kebinekaan harus menjamin setiap warga dapat menjalankan keyakinan dan kehidupannya dengan aman. Politik terbuka bukan berarti semua orang hanya diperbolehkan bergabung. Politik terbuka juga berarti semua orang memperoleh kesempatan untuk berbicara, memberikan kritik, dan mengawasi jalannya organisasi. Partai harus bersedia dikoreksi apabila melakukan kesalahan. Kritik masyarakat tidak boleh dianggap sebagai permusuhan, melainkan bagian dari proses memperbaiki diri. Menurut saya, pesan PSI sebagai rumah bersama akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila dibuktikan melalui kerja nyata. Buruh harus merasakan adanya perjuangan terhadap kesejahteraannya. Petani dan nelayan harus memperoleh perlindungan. UMKM harus mendapatkan modal dan pasar. Anak muda harus memperoleh pekerjaan serta ruang kepemimpinan. Pada akhirnya, partai politik akan dinilai bukan dari besarnya panggung, banyaknya baliho, atau kuatnya slogan, tetapi dari keberpihakannya kepada rakyat. PSI harus membuktikan bahwa rumah bersama benar-benar memiliki pintu yang terbuka, ruang yang setara, serta keberanian memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.