Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera segera dimulai merupakan gagasan besar yang patut didukung. Pembangunan tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi barang, membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera. Presiden Prabowo menyampaikan arahan tersebut ketika meresmikan hasil revitalisasi tahap pertama Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, pada Kamis, 30 Juli 2026. “Habis ini, Trans Sumatera Railway, dari Bakauheni sampai titik paling utara. Bisa, KAI? Bisa, Menteri Perhubungan?” kata Presiden Prabowo.
Menurut saya, arahan Presiden tersebut menunjukkan keberanian seorang pemimpin untuk membangun Indonesia dengan cita-cita besar. Indonesia tidak boleh hanya berkonsentrasi membangun jaringan transportasi modern di Pulau Jawa. Masyarakat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya juga berhak memperoleh infrastruktur transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi. Gagasan pembangunan jaringan kereta api lintas pulau bukan pertama kali disampaikan Presiden Prabowo. Pada November 2025, Presiden juga telah mengarahkan agar Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, dan Trans Sulawesi Railway direncanakan dengan baik sebagai bagian dari perluasan sistem perkeretaapian nasional. Presiden menilai jaringan kereta api dapat menurunkan biaya logistik dan biaya ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pulau Sumatera memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Berbagai daerah menjadi pusat produksi kelapa sawit, karet, kopi, batu bara, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan komoditas lainnya. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem transportasi massal yang saling terhubung.
Selama ini, distribusi barang masih sangat bergantung pada kendaraan angkutan jalan raya. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap truk dapat meningkatkan kepadatan lalu lintas, konsumsi bahan bakar, kerusakan jalan, waktu perjalanan, dan biaya distribusi. Kehadiran jalur kereta api Trans Sumatera dapat menjadi alternatif angkutan massal untuk penumpang maupun barang. Hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, serta produk UMKM dapat diangkut dari daerah produksi menuju kawasan industri, pusat perdagangan, dan pelabuhan dengan lebih efisien.
Karena itu, jalur yang dibangun tidak boleh hanya menghubungkan kota-kota besar. Perencanaannya harus mampu menjangkau atau terintegrasi dengan sentra pertanian, perkebunan, kawasan industri, pelabuhan, bandar udara, dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Stasiun-stasiun yang dibangun di sepanjang jalur tersebut juga harus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di sekitar stasiun dapat disiapkan kawasan perdagangan, pergudangan, sentra UMKM, pasar rakyat, pusat logistik, penginapan, serta berbagai usaha masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan Trans Sumatera bukan sekadar proyek memasang rel dan membangun stasiun. Proyek ini harus menciptakan lapangan pekerjaan, menurunkan biaya logistik, memperluas pasar bagi UMKM, serta meningkatkan nilai jual hasil produksi masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat lokal menjadi bagian utama dalam pelaksanaan proyek. Tenaga kerja daerah perlu memperoleh kesempatan bekerja, sementara pelaku UMKM dan pengusaha lokal harus dilibatkan dalam penyediaan barang, makanan, jasa, material, dan kebutuhan pendukung lainnya. Namun, cita-cita besar tersebut harus diikuti perencanaan yang matang. Pemerintah perlu menyusun tahapan pembangunan yang jelas, mulai dari penentuan jalur, studi kelayakan, pembiayaan, pembebasan lahan, pembangunan fisik, pengadaan kereta, hingga integrasi dengan moda transportasi lainnya.
Pembebasan lahan harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan manusiawi. Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang tanah atau tempat tinggalnya terdampak. Masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas, ruang untuk menyampaikan pendapat, serta ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan hukum. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan perjalanan, mitigasi bencana, serta kondisi geografis setiap wilayah yang akan dilalui. Selain itu, pengelolaan anggaran harus diawasi secara ketat. Proyek sebesar Trans Sumatera akan membutuhkan pembiayaan dan waktu yang tidak sedikit. Karena itu, setiap proses pengadaan, pembangunan, dan penggunaan anggaran harus terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai proyek strategis yang seharusnya memberikan manfaat kepada rakyat justru menjadi ruang bagi praktik korupsi, permainan anggaran, atau kepentingan kelompok tertentu. Negara harus memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Setelah Trans Sumatera, Presiden Prabowo juga meminta agar pembangunan Trans Kalimantan mulai dipersiapkan. Menurut Presiden, proyek-proyek besar tersebut dapat diwujudkan karena Indonesia merupakan negara besar, kuat, dan makmur sehingga harus berani memiliki cita-cita besar.
Saya sependapat bahwa bangsa Indonesia tidak boleh takut merencanakan pembangunan besar. Namun, cita-cita besar harus diterjemahkan menjadi peta jalan, target waktu, sumber pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Keberhasilan pembangunan Trans Sumatera nantinya tidak boleh hanya dinilai berdasarkan panjang rel yang berhasil dibangun atau jumlah stasiun yang diresmikan. Keberhasilannya harus diukur dari penurunan biaya logistik, bertambahnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat, berkembangnya UMKM, serta semakin mudahnya mobilitas masyarakat antardaerah. Pembangunan jalur kereta api dari Bakauheni hingga wilayah paling utara Sumatera dapat menjadi simbol pemerataan pembangunan sekaligus pengikat ekonomi antardaerah. Arahan Presiden Prabowo harus segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, PT Kereta Api Indonesia, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Indonesia membutuhkan keberanian untuk bermimpi besar, tetapi juga membutuhkan kerja nyata, perencanaan yang kuat, pengawasan yang transparan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Trans Sumatera harus menjadi jalur kemajuan yang membawa hasil bumi ke pasar, menghubungkan masyarakat antardaerah, membuka lapangan pekerjaan, serta menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Pendapat dan Aspirasi kepada Presiden Prabowo
Menurut saya, gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jalur kereta api Trans Sumatera merupakan langkah besar yang sangat penting bagi pemerataan pembangunan nasional. Namun, proyek ini perlu dirancang bukan hanya sebagai sarana transportasi, melainkan sebagai penggerak ekonomi rakyat dan penghubung berbagai pusat produksi di Pulau Sumatera. Saya menyampaikan aspirasi agar Presiden Prabowo memerintahkan kementerian dan lembaga terkait segera menyusun peta jalan pembangunan yang jelas, lengkap dengan jalur prioritas, tahapan pengerjaan, sumber pembiayaan, target waktu, serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Kereta Api Indonesia, dan pihak terkait lainnya. Pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi serta membutuhkan angkutan massal untuk penumpang dan barang. Jalur kereta api perlu diintegrasikan dengan Pelabuhan Bakauheni, kawasan industri, sentra pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan, bandar udara, serta pelabuhan-pelabuhan strategis lainnya.
Saya juga berharap proyek Trans Sumatera memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. Tenaga kerja lokal harus diprioritaskan, sedangkan UMKM dan pengusaha daerah perlu dilibatkan dalam penyediaan makanan, material, transportasi, penginapan, serta berbagai kebutuhan pendukung proyek. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat sejak tahap pembangunan dimulai. Presiden juga perlu memastikan pembebasan lahan dilakukan secara adil, transparan, dan manusiawi. Masyarakat yang terdampak harus memperoleh informasi yang jelas, kesempatan menyampaikan pendapat, serta ganti kerugian yang layak. Pembangunan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atau menimbulkan konflik berkepanjangan. Selain itu, seluruh proses perencanaan, pengadaan, dan penggunaan anggaran harus diawasi secara ketat. Proyek sebesar Trans Sumatera membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga keterbukaan anggaran dan pengawasan antikorupsi harus diterapkan sejak awal. Jangan sampai cita-cita besar untuk membangun konektivitas nasional justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, dan mitigasi bencana juga harus menjadi perhatian utama. Jalur yang dibangun harus memperhitungkan kondisi geografis, kawasan rawan banjir, longsor, gempa bumi, serta wilayah yang memiliki nilai ekologis penting.
Saya berharap Presiden Prabowo juga memastikan harga tiket kereta tetap terjangkau bagi masyarakat. Trans Sumatera jangan hanya menjadi sarana angkutan komersial, tetapi harus hadir sebagai pelayanan publik yang memudahkan pelajar, pekerja, pedagang, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat umum melakukan perjalanan antardaerah. Keberhasilan proyek ini nantinya tidak cukup diukur dari panjang rel dan jumlah stasiun yang dibangun. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari menurunnya biaya logistik, terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat, berkembangnya UMKM, serta semakin mudahnya mobilitas penduduk dan distribusi hasil produksi daerah. Saya mendukung cita-cita besar Presiden Prabowo. Trans Sumatera harus diwujudkan sebagai jalur pemerataan pembangunan, jalur pertumbuhan ekonomi, dan jalur kesejahteraan rakyat dari Bakauheni hingga wilayah paling utara Pulau Sumatera.