Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Ketua DPD PSI Kota Depok | Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setelah 31 tahun pengabdian | Pelaku dan Pemerhati UMKM | Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penghargaan yang diberikan kepada saya sebagai Anggota DPRD Terbaik Kota Depok 2026. Bagi saya, penghargaan ini bukan semata-mata sebuah prestasi pribadi, tetapi merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang semakin besar untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Depok. Menjadi anggota DPRD bukan hanya tentang hadir dalam rapat, menyampaikan pendapat, atau menjalankan agenda kelembagaan. Lebih dari itu, seorang wakil rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mendengar masyarakat, memahami persoalan yang mereka hadapi, memperjuangkan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, saya memandang penghargaan ini bukan sebagai titik akhir dari sebuah perjalanan. Justru penghargaan ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Menurut saya, sebuah penghargaan akan mempunyai arti apabila mampu menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik. Kepercayaan masyarakat kepada seorang wakil rakyat tidak dibangun hanya melalui kata-kata. Kepercayaan harus dijaga melalui kehadiran, kerja nyata, konsistensi, keberanian menyampaikan aspirasi masyarakat, serta komitmen untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Sebagai Anggota DPRD Kota Depok yang bertugas di Komisi A, saya menyadari bahwa berbagai persoalan pemerintahan, pelayanan publik, perizinan, pertanahan, ketenteraman masyarakat, hingga berbagai persoalan administrasi pemerintahan membutuhkan perhatian dan pengawasan yang serius. Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya hadir ketika masa pemilu, tetapi benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan, menghadapi persoalan, maupun membutuhkan jembatan komunikasi dengan pemerintah.
Penghargaan sebagai Anggota DPRD Terbaik Kota Depok 2026 tentu tidak mungkin saya peroleh hanya karena kerja seorang diri. Saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Depok yang selama ini memberikan kepercayaan, masukan, kritik, saran, maupun aspirasi kepada saya. Bagi seorang anggota DPRD, suara masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, para kader dan pengurus PSI Kota Depok, serta seluruh pihak yang selama ini memberikan dukungan dan ikut mengingatkan saya agar terus bekerja dengan baik. Kritik dan masukan dari masyarakat juga merupakan bagian dari proses untuk memperbaiki diri. Seorang pejabat publik tidak boleh hanya mau mendengar pujian. Kita juga harus siap mendengar kritik karena dari situlah kita mengetahui bagian mana yang masih harus diperbaiki.
Saya telah melalui perjalanan panjang dalam dunia kerja sebelum mendapatkan kepercayaan menjadi anggota DPRD. Selama 31 tahun mengabdi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, saya banyak belajar mengenai kedisiplinan, pelayanan, tanggung jawab, serta bagaimana memahami kebutuhan masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bekal ketika saya kemudian mendapatkan kesempatan mengabdi melalui dunia politik dan menjadi Anggota DPRD Kota Depok. Menurut saya, jabatan pada akhirnya bukanlah tujuan. Jabatan hanyalah sebuah kesempatan untuk memberikan manfaat. Hari ini seseorang dapat mempunyai jabatan, tetapi pada waktunya jabatan tersebut akan selesai. Yang akan dikenang masyarakat bukan hanya posisi yang pernah kita miliki, melainkan apa yang sudah kita kerjakan ketika mendapatkan kesempatan untuk memegang amanah tersebut.
Penghargaan ini semakin mendorong saya untuk terus memperjuangkan berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat Kota Depok. Pelayanan publik harus semakin baik. Perizinan harus semakin mudah dan transparan. Kepastian hukum masyarakat harus dijaga. Pelaku UMKM harus mendapatkan ruang untuk tumbuh. Pemerintahan harus semakin terbuka dan responsif terhadap keluhan warga. Saya percaya bahwa pembangunan Kota Depok tidak cukup hanya dilihat dari semakin banyaknya gedung, jalan, maupun pembangunan fisik. Kemajuan kota juga harus dirasakan dari semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan, meningkatnya kesempatan bekerja dan berusaha, terlindunginya hak masyarakat, serta semakin kuatnya kepercayaan warga kepada pemerintah. Sebagai wakil rakyat, saya akan terus berusaha menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan sebaik-baiknya sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Saya tidak ingin penghargaan sebagai Anggota DPRD Terbaik Kota Depok 2026 membuat saya merasa sudah berhasil atau sudah melakukan semuanya dengan sempurna. Sebaliknya, penghargaan ini harus menjadi pengingat agar saya semakin disiplin, semakin terbuka terhadap masyarakat, semakin rajin turun mendengar aspirasi warga, serta semakin berani memperjuangkan kepentingan masyarakat. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan masih banyak harapan masyarakat yang harus diperjuangkan. Karena itu, saya menerima penghargaan ini dengan rasa syukur sekaligus dengan kesadaran bahwa tanggung jawab ke depan menjadi semakin besar. Saya berharap dapat terus diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, serta kesempatan untuk menjalankan amanah masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Depok atas kepercayaan dan dukungannya. Penghargaan ini bukan akhir dari sebuah pekerjaan, tetapi menjadi semangat baru untuk terus hadir, bekerja, melayani, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Depok.
Pemutusan hubungan kerja tidak boleh menjadi jalan pertama ketika perusahaan menghadapi tekanan. Perlindungan pekerja harus berjalan bersama upaya menjaga perusahaan agar tetap bertahan, produktif, dan mampu menyediakan lapangan kerja.
Oleh: Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK selalu menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja dan keluarganya. Kehilangan pekerjaan bukan hanya berarti kehilangan penghasilan, tetapi juga dapat mengganggu kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, biaya kesehatan, tempat tinggal, dan kewajiban lainnya. Di sisi lain, perusahaan juga dapat menghadapi tekanan akibat penurunan penjualan, kenaikan biaya produksi, perubahan teknologi, persaingan usaha, melemahnya daya beli, serta beban operasional. Menurut saya, persoalan PHK tidak boleh dilihat secara hitam dan putih. Pekerja tidak boleh dianggap hanya sebagai beban biaya, sedangkan pengusaha juga tidak boleh langsung dianggap tidak memiliki kepedulian. Pekerja membutuhkan perlindungan dan kepastian hidup. Pengusaha membutuhkan kepastian hukum, iklim usaha yang sehat, serta dukungan agar usahanya tetap berjalan. “PHK harus menjadi pilihan terakhir. Sebelum keputusan tersebut diambil, seluruh upaya untuk mempertahankan pekerjaan dan menyelamatkan perusahaan harus dibicarakan secara terbuka.”
Bagi sebagian besar masyarakat, pekerjaan merupakan sumber utama penghasilan. Ketika seorang pekerja terkena PHK, dampaknya juga dirasakan oleh pasangan, anak, orang tua, dan anggota keluarga lain yang bergantung pada penghasilannya. Kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba dapat membuat tabungan habis, cicilan tertunggak, dan kebutuhan dasar sulit dipenuhi. Tekanan ekonomi juga dapat menimbulkan kecemasan serta menurunkan kepercayaan diri. Karena itu, keputusan PHK harus mempertimbangkan dampak sosial. Pekerja tidak boleh diperlakukan hanya sebagai angka dalam laporan keuangan. “Pekerja adalah manusia yang memiliki keluarga, tanggung jawab, dan harapan terhadap masa depan.”
Perlindungan pekerja sangat penting, tetapi kondisi perusahaan harus dilihat secara objektif. Perusahaan akan kesulitan mempertahankan tenaga kerja apabila terus mengalami kerugian, produksi menurun, pesanan berkurang, atau biaya operasional tidak lagi dapat dipenuhi. Banyak usaha kecil dan menengah juga memiliki modal terbatas. Kenaikan harga bahan baku, biaya sewa, listrik, bahan bakar, pajak, dan bunga pinjaman dapat mengganggu arus kas. Dalam kondisi tersebut, tujuan utama bukan hanya mencegah PHK, tetapi juga menjaga kegiatan usaha agar tetap berjalan dan mempertahankan sebanyak mungkin lapangan kerja.
Sebelum melakukan PHK, perusahaan harus memeriksa seluruh pilihan efisiensi. Penghematan dapat dimulai dari pengurangan biaya yang tidak mendesak, penundaan pembelian aset, pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, dan evaluasi fasilitas manajemen. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan pembagian giliran kerja, pemindahan pekerja ke bagian lain, pelatihan ulang, atau penyesuaian produksi sementara. Manajemen harus memberikan contoh. Jangan sampai pekerja menjadi pihak pertama yang dikorbankan, sedangkan pemborosan di tingkat pimpinan tetap berlangsung.
Kurangnya keterbukaan sering menjadi penyebab konflik ketenagakerjaan. Pekerja kerap menerima pemberitahuan PHK secara mendadak tanpa penjelasan mengenai kondisi perusahaan, alasan pengurangan tenaga kerja, maupun langkah yang telah dilakukan untuk mencegahnya. Apabila perusahaan benar-benar menghadapi tekanan, keadaan tersebut perlu disampaikan secara terbuka dengan tetap menjaga kerahasiaan usaha. Pekerja juga harus diberi ruang untuk menyampaikan usulan. Mereka yang terlibat langsung dalam proses produksi sering mengetahui bagian yang dapat diperbaiki dan biaya yang dapat dikurangi. Dialog memang tidak selalu menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi dapat mengurangi kesalahpahaman dan membuka jalan tengah.
Apabila PHK benar-benar tidak dapat dihindari, seluruh hak pekerja harus diselesaikan secara benar, transparan, dan tepat waktu. Perusahaan harus memberikan penjelasan tertulis mengenai dasar perhitungan hak pekerja, dokumen ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan surat yang diperlukan untuk mencari pekerjaan baru. Jangan sampai pekerja telah kehilangan pekerjaan, tetapi masih harus berulang kali meminta hak yang seharusnya diterima. “Ketika PHK tidak dapat dihindari, jangan menambah penderitaan pekerja dengan menunda haknya.” Proses PHK juga tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Keputusan harus berdasarkan alasan objektif, seperti kebutuhan perusahaan, jenis pekerjaan, kemampuan, dan keberlanjutan usaha.
Pemerintah tidak boleh hanya hadir setelah konflik membesar. Ketika terdapat ancaman PHK, dinas terkait harus membuka ruang mediasi, memeriksa kondisi perusahaan, dan memastikan proses penyelesaian berjalan secara adil. Pemerintah juga dapat membantu perusahaan yang masih memiliki peluang untuk bertahan melalui kemudahan perizinan, akses pasar, pembiayaan, pendampingan usaha, digitalisasi, dan peningkatan produktivitas. Namun, dukungan pemerintah harus diberikan secara transparan dan hanya kepada perusahaan yang memiliki kegiatan usaha nyata, menunjukkan itikad baik, serta berkomitmen mempertahankan pekerja.
Pemerintah daerah perlu memiliki sistem untuk mengetahui perusahaan yang mulai menghadapi kesulitan. Tanda-tandanya dapat terlihat dari pengurangan jam kerja, keterlambatan pembayaran upah, penurunan produksi, penutupan sebagian unit, atau meningkatnya keluhan pekerja. Dengan informasi yang diperoleh lebih awal, pemerintah dapat melakukan mediasi, membantu restrukturisasi, mencarikan pasar baru, atau menyiapkan pelatihan bagi pekerja sebelum PHK terjadi. Pencegahan jauh lebih baik daripada menangani dampaknya setelah banyak pekerja kehilangan penghasilan.
Pekerja yang terkena PHK membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Namun, pelatihan tidak boleh berhenti pada pemberian sertifikat. Program harus disusun berdasarkan sektor yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja dan dilanjutkan dengan penempatan kerja, magang, atau pendampingan usaha. Keberhasilan pelatihan harus dinilai dari jumlah peserta yang memperoleh pekerjaan atau memiliki penghasilan baru. “Pelatihan harus menjadi jembatan menuju pekerjaan, bukan sekadar kegiatan seremonial.” Tidak semua pekerja juga siap menjadi pengusaha. Karena itu, program kewirausahaan harus dilengkapi dengan pendampingan, akses pembiayaan, legalitas, pemasaran, serta pasar yang jelas. Jangan sampai pekerja yang baru kehilangan pekerjaan justru terdorong mengambil pinjaman tanpa kesiapan usaha.
Perubahan teknologi dan otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan terhadap jenis pekerjaan tertentu. Karena itu, perusahaan harus mempersiapkan pekerja melalui pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan sebelum perubahan tersebut terjadi. Pekerja dapat dilatih mengoperasikan mesin, melakukan pengawasan mutu, mengelola data, atau menjalankan fungsi baru. Transformasi teknologi seharusnya tidak hanya menghasilkan efisiensi bagi perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan bagi pekerja untuk berkembang.
PHK dalam jumlah besar tidak hanya merugikan pekerja dan perusahaan. Ketika banyak orang kehilangan penghasilan, daya beli masyarakat akan menurun. Warung, pasar, transportasi, kontrakan, dan berbagai usaha kecil di sekitar perusahaan juga dapat terdampak. Beban pemerintah dapat meningkat karena lebih banyak keluarga membutuhkan bantuan sosial dan pelayanan dasar. Karena itu, menyelamatkan perusahaan yang masih layak berarti menjaga lapangan kerja, daya beli, dan kegiatan ekonomi daerah.
Pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu membangun komunikasi sebelum konflik terjadi. Perusahaan yang menghadapi tekanan harus menyampaikan kondisinya secara jujur. Pekerja perlu diberikan kesempatan memahami persoalan dan mengusulkan langkah efisiensi. Pemerintah daerah juga perlu membentuk tim tanggap ketenagakerjaan yang melibatkan dinas terkait, pekerja, pengusaha, lembaga pelatihan, dan dunia pendidikan. Tim tersebut dapat melakukan pencegahan, mediasi, pendataan pekerja terdampak, serta menghubungkan mereka dengan lowongan kerja dan program pelatihan. Bagi pekerja yang ingin membuka usaha, pemerintah perlu menyediakan pendampingan, pembiayaan, perizinan, peralatan, dan akses pasar. Perusahaan yang melakukan PHK wajib menyelesaikan seluruh hak pekerja secara transparan dan tepat waktu.
Ancaman PHK harus diselesaikan dengan kebijakan yang adil dan hati-hati. Pekerja harus dilindungi karena memiliki keluarga dan kebutuhan hidup. Pada saat yang sama, perusahaan perlu dibantu agar tetap bertahan, berkembang, dan menyediakan pekerjaan. Pekerja dan pengusaha bukan dua pihak yang harus selalu berhadapan sebagai musuh. Keduanya saling membutuhkan dan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, PHK harus menjadi pilihan terakhir setelah seluruh upaya penyelamatan dilakukan. Apabila PHK benar-benar tidak dapat dihindari, prosesnya harus dilaksanakan secara terbuka, manusiawi, tidak diskriminatif, dan menghormati seluruh hak pekerja. “Solusi ketenagakerjaan yang adil bukan hanya melindungi pekerja hari ini, tetapi juga menjaga perusahaan agar tetap hidup dan mampu menyediakan pekerjaan pada masa yang akan datang.”
Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A
Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Ketua DPD PSI Kota Depok | Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setelah…
Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Ketua DPD PSI Kota Depok | Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setelah…
Oleh: Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.Anggota DPRD Kota Depok Komisi A | Ketua DPD PSI Kota Depok | Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setelah 31 tahun…
Pelajaran yang Membekas dari Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. Oleh: Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.Anggota DPRD Kota Depok Komisi A | Ketua DPD PSI Kota Depok |…
Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.Ketua DPD PSI Kota Depok | Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setelah…
