Oleh: Cindy Debora Nadapdap
Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Media sosial telah mengubah cara masyarakat memahami politik. Jika dahulu masyarakat menunggu berita dari televisi, surat kabar, atau radio, hari ini informasi politik dapat muncul hanya dalam hitungan detik melalui TikTok, Instagram, X, Facebook, maupun berbagai platform digital lainnya. Perubahan ini tentu membawa banyak manfaat. Informasi menjadi lebih cepat, masyarakat lebih mudah mengikuti perkembangan politik, dan ruang untuk menyampaikan pendapat menjadi semakin terbuka. Namun di balik kemudahan tersebut muncul persoalan baru yang tidak kalah serius: informasi yang paling cepat viral belum tentu informasi yang paling benar.
Menurut saya, inilah salah satu tantangan besar demokrasi di era media sosial.
Ketika Kecepatan Mengalahkan Kebenaran
Dalam dunia digital, perhatian menjadi sesuatu yang sangat berharga. Konten yang mengejutkan, emosional, kontroversial, atau memancing kemarahan sering kali lebih cepat mendapatkan perhatian dibandingkan penjelasan yang panjang dan berbasis data. Akibatnya, sebagian masyarakat dapat menerima suatu informasi hanya karena video tersebut sudah ditonton jutaan kali. Padahal jumlah penonton tidak menentukan kebenaran. Sebuah potongan video dapat kehilangan konteks. Pernyataan seseorang dapat dipotong sehingga maknanya berubah. Judul dapat dibuat provokatif agar mendapatkan klik. Bahkan informasi palsu dapat dibuat menyerupai berita yang terlihat meyakinkan. Karena itu, generasi muda harus mulai membangun kesadaran bahwa viral bukan berarti benar, populer bukan berarti faktual, dan banyak dibagikan bukan berarti dapat dipercaya.
Politik Sangat Mudah Dipengaruhi Informasi
Sebagai mahasiswa Ilmu Politik, saya melihat bahwa informasi mempunyai kekuatan besar dalam membentuk opini masyarakat. Persepsi terhadap kandidat, partai politik, pemerintah, kebijakan publik, maupun suatu persoalan nasional dapat berubah hanya karena satu video yang viral. Di sinilah persoalannya. Jika masyarakat mengambil keputusan politik berdasarkan informasi yang salah, maka kualitas demokrasi juga dapat ikut terpengaruh. Pemilih seharusnya menentukan sikap berdasarkan rekam jejak, gagasan, program, kemampuan, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya berdasarkan potongan video selama beberapa detik. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang mempunyai kebebasan memilih, tetapi kebebasan tersebut harus didukung oleh informasi yang sehat dan pengetahuan yang cukup.
Algoritma Bisa Membuat Kita Hanya Melihat Apa yang Kita Sukai
Media sosial bekerja melalui algoritma. Semakin sering seseorang melihat, menyukai, atau berinteraksi dengan jenis konten tertentu, semakin banyak pula konten serupa yang akan muncul. Hal ini dapat menciptakan ruang yang disebut sebagai echo chamber, ketika seseorang terus-menerus mendapatkan informasi yang memperkuat pandangannya sendiri. Akibatnya, kita dapat merasa bahwa pendapat kita adalah satu-satunya kebenaran karena hampir semua konten yang muncul di layar mendukung pandangan tersebut. Dalam politik, kondisi seperti ini dapat berbahaya. Masyarakat semakin sulit mendengarkan pendapat berbeda. Perdebatan berubah menjadi saling menyerang. Identitas politik menjadi semakin kuat, sementara ruang dialog semakin sempit. Padahal demokrasi membutuhkan kemampuan untuk berbeda pendapat tanpa harus saling bermusuhan.
Hoaks Bukan Sekadar Masalah Media Sosial
Informasi palsu sering dianggap hanya sebagai persoalan pengguna media sosial. Padahal dampaknya jauh lebih besar. Hoaks dapat merusak nama baik seseorang, menimbulkan kebencian, menciptakan konflik sosial, memengaruhi pilihan politik, bahkan menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara. Dari perspektif hukum, kebebasan berbicara bukanlah kebebasan tanpa tanggung jawab. Setiap orang memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi hak tersebut harus digunakan dengan menghormati hak orang lain serta aturan hukum yang berlaku. Karena itu, sebelum membagikan informasi yang menuduh seseorang atau kelompok melakukan sesuatu, masyarakat perlu memastikan bahwa informasi tersebut memiliki dasar yang jelas. Jangan sampai keinginan menjadi orang pertama yang membagikan informasi justru membuat kita ikut menyebarkan kebohongan.
Generasi Muda Harus Menjadi Generasi Verifikasi
Generasi Z tumbuh bersama teknologi. Karena itu, menurut saya, generasi muda justru harus berada di barisan terdepan dalam membangun budaya verifikasi. Sebelum membagikan sebuah berita, lihat siapa sumbernya. Periksa apakah media tersebut kredibel. Cari informasi pembanding. Jangan hanya membaca judul. Tonton video secara utuh apabila tersedia. Dan apabila sebuah informasi belum dapat dipastikan kebenarannya, lebih baik menahan diri daripada ikut menyebarkannya. Kebiasaan sederhana seperti ini sangat penting bagi demokrasi. Sebab kualitas ruang publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, media, atau platform digital, tetapi juga oleh perilaku setiap pengguna media sosial.
Kritik Tetap Harus Hidup
Melawan informasi palsu bukan berarti masyarakat tidak boleh mengkritik pemerintah atau tokoh politik. Justru dalam demokrasi, kritik merupakan sesuatu yang sangat penting. Namun kritik yang kuat adalah kritik yang didukung fakta. Ketika pemerintah membuat kebijakan yang dianggap keliru, masyarakat harus berani menyampaikan pendapat. Ketika pejabat publik melakukan kesalahan, masyarakat juga mempunyai hak untuk mempertanyakannya. Tetapi kritik harus dibedakan dari fitnah. Perbedaan pendapat harus dibedakan dari kebencian. Dan kebebasan berbicara harus dibedakan dari kebebasan menyebarkan informasi yang belum tentu benar.
Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian berbicara sekaligus kedisiplinan terhadap fakta.
Jangan Biarkan Politik Menjadi Pertarungan Konten
Politik seharusnya menjadi ruang untuk memperdebatkan gagasan. Apa solusi terhadap pengangguran? Bagaimana meningkatkan pendidikan? Bagaimana memperbaiki pelayanan kesehatan? Bagaimana memberantas korupsi? Bagaimana menciptakan lapangan kerja? Bagaimana memastikan hukum berlaku adil? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya menjadi pusat perdebatan politik. Namun jika politik hanya berubah menjadi persaingan membuat konten viral, serangan personal, potongan video, dan perang tagar, maka substansi politik dapat semakin hilang. Kita akhirnya lebih banyak membicarakan siapa yang viral daripada apa gagasan yang ditawarkan.
Literasi Politik Harus Berjalan Bersama Literasi Digital
Generasi muda membutuhkan dua kemampuan sekaligus: literasi politik dan literasi digital. Literasi politik membuat masyarakat memahami bagaimana negara bekerja, bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana kekuasaan diawasi, dan bagaimana hak warga negara digunakan. Sementara literasi digital membantu masyarakat memahami bagaimana informasi dibuat, disebarkan, dimanipulasi, dan dikonsumsi. Jika keduanya berjalan bersama, generasi muda akan lebih sulit dipengaruhi propaganda, hoaks, maupun informasi yang sengaja dibuat untuk memecah masyarakat.
Jangan Viral Dulu, Benar Belakangan
Teknologi akan terus berkembang. Cara masyarakat menerima informasi juga akan terus berubah. Namun ada satu prinsip yang tidak boleh berubah: kebenaran harus tetap lebih penting daripada kecepatan. Generasi muda harus berani berhenti sejenak sebelum menekan tombol share. Tanyakan: apakah informasi ini benar? Apakah sumbernya jelas? Apakah konteksnya lengkap? Apakah informasi ini bermanfaat bagi masyarakat atau justru memperbesar kebencian? Karena setiap unggahan yang kita sebarkan ikut membentuk ruang publik. Dan kualitas ruang publik ikut menentukan kualitas demokrasi.
Jangan sampai demokrasi kita dikendalikan oleh siapa yang paling cepat viral. Demokrasi harus tetap dibangun oleh masyarakat yang kritis, rasional, dan berani mencari kebenaran sebelum mengambil kesimpulan.