Oleh Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Depok | Anggota DPRD Kota Depok, Komisi A. Mahasiwa S3 Doktor Hukum UKI
Hasil survei terbaru Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARCI mengenai elektabilitas partai politik di Jawa Timur menarik perhatian saya, khususnya perkembangan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Survei ARCI yang dilaksanakan pada 18 sampai 28 Agustus 2026 menempatkan PSI pada angka 5,1 persen, berada di peringkat keenam setelah Gerindra 16,3 persen, PKB 15,1 persen, PDI Perjuangan 13,7 persen, Golkar 12,5 persen, dan Demokrat 12,5 persen. PSI berada di atas PAN 4,2 persen, NasDem 4,1 persen, PKS 4,1 persen, PPP 1,5 persen, dan Perindo 1,1 persen. Hasil tersebut dipaparkan di Surabaya pada awal September 2026. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah Stratified Multistage Random Sampling, dengan margin of error sekitar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. ARCI juga disebut sebagai salah satu lembaga survei yang telah terdaftar di KPU. Karena itu, penulisan metodologi yang lebih tepat untuk hasil survei terbaru ini adalah Stratified Multistage Random Sampling.
PSI menunjukkan tren pertumbuhan yang menarik
Bagi saya, hal paling menarik bukan hanya angka 5,1 persen, tetapi perjalanan angkanya. Survei ARCI pada 27 Januari sampai 5 Februari 2024 mencatat elektabilitas PSI di Jawa Timur sebesar 1,5 persen. Pada survei Oktober 2025 angkanya meningkat menjadi 3,2 persen, kemudian pada Agustus 2026 menjadi 5,1 persen. Jika dibandingkan dari 1,5 persen menjadi 5,1 persen, peningkatannya mencapai 3,6 poin persentase. Secara relatif, angka 5,1 persen tersebut sekitar 3,4 kali angka survei awal 2024, atau terjadi pertumbuhan sekitar 240 persen dibandingkan titik awal tersebut. Tentu angka itu harus dibaca secara ilmiah dan hati-hati. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa kenaikan tersebut hanya disebabkan oleh satu tokoh, satu program, atau satu kegiatan tertentu. Survei pada periode berbeda juga tidak selalu mempunyai jumlah sampel dan desain yang identik. Namun, setidaknya tiga titik survei ARCI tersebut memperlihatkan satu hal penting, yaitu adanya arah pertumbuhan elektabilitas PSI di Jawa Timur. Yang menarik, peneliti ARCI Baihaki Sirajt ketika menjelaskan posisi Gerindra juga menekankan pentingnya legislator yang aktif turun langsung kepada masyarakat, menyerap aspirasi dan menjalankan kerja kerakyatan. ARCI juga mengaitkan peningkatan Demokrat dengan pengurus yang semakin aktif dan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat. Bagi saya, temuan ini memberikan pelajaran besar bagi PSI.
Partai tidak cukup hanya dikenal. Partai harus dirasakan manfaatnya.
Pengalaman saya di Kota Depok, Pandangan tersebut saya rasakan sendiri dalam perjalanan politik saya di Kota Depok. Pada Pemilu Legislatif 2024, untuk pertama kalinya saya maju sebagai calon anggota DPRD Kota Depok dari PSI dan langsung mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi anggota DPRD Kota Depok periode 2024 sampai 2029. Data resmi DPRD Kota Depok mencatat saya sebagai anggota DPRD dari PSI, Dapil Depok 2. Bagi saya, keterpilihan itu bukan akhir perjuangan. Justru setelah terpilih, tanggung jawab menjadi jauh lebih besar. Saya berusaha menjaga kebiasaan turun langsung ke tengah masyarakat, mendengar persoalan warga, melakukan kegiatan sosial, menyerap aspirasi, mengawal pelayanan publik dan menjalankan tugas-tugas kedewanan melalui Komisi A DPRD Kota Depok. Situs resmi DPRD Kota Depok juga mencatat saya sebagai anggota Komisi A dan bagian dari Fraksi APSN.
Kerja tersebut kemudian memperoleh apresiasi melalui BKD Award DPRD Kota Depok Tahun 2025. Dalam Kategori Umum, saya, Binton Jhonson Nadapdap, ditetapkan sebagai peringkat pertama atau Kinerja Terbaik Pertama, disusul T. M. Yusufsyah Putra dari PKS pada peringkat kedua dan Gerry Wahyu Riyanto dari Gerindra pada peringkat ketiga. Penilaian dilakukan terhadap periode September 2024 sampai Agustus 2025, antara lain berdasarkan kehadiran, pelaksanaan tugas, kepatuhan terhadap tata tertib, etika dan ketentuan dalam kegiatan DPRD. Pemberian BKD Award 2025 tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok tanggal 29 Desember 2025. Situs resmi DPRD Kota Depok juga mencatat bahwa pemberian Badan Kehormatan DPRD Kota Depok Award menjadi salah satu agenda resmi dalam rapat paripurna tersebut. Sumber pemberitaan lain memuat Keputusan BK Nomor 426/02/BK DPRD/SP/12/2025 sebagai dasar penetapan para penerima penghargaan. Bagi saya, penghargaan sebagai peringkat pertama Anggota DPRD Kota Depok Kategori Umum Tahun 2025 dan terpilih kembali terbaik anggota DPRD terbaik tahun 2026 bukanlah alasan untuk merasa paling baik. Justru penghargaan itu menjadi pengingat bahwa masyarakat telah memberikan amanah yang harus terus dijaga. Penghargaan mempunyai arti apabila setelah menerimanya kita bekerja lebih keras lagi.
Apakah pola kenaikan PSI di Jawa Timur bisa terjadi di daerah lain?
Menurut saya, sangat mungkin, tetapi tidak otomatis. Jawa Timur tidak bisa begitu saja disamakan dengan Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara ataupun Papua. Setiap daerah memiliki karakter masyarakat, struktur sosial, budaya politik, tokoh lokal dan kekuatan partai yang berbeda. Tetapi ada satu prinsip yang menurut saya bisa diterapkan di seluruh Indonesia, yaitu politik kehadiran. Data nasional sendiri memperlihatkan bahwa posisi PSI masih dinamis. Survei SMRC pada Juli 2026 mencatat PSI sebesar 4,1 persen, sedangkan survei Indonesia Political Opinion atau IPO periode 27 Juli sampai 3 Agustus 2026 mencatat PSI sebesar 1,9 persen. Perbedaan antarlembaga ini menunjukkan bahwa PSI tidak boleh merasa sudah aman hanya karena satu hasil survei menunjukkan kenaikan tinggi di suatu wilayah. Justru perbedaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Tingkat pengenalan terhadap PSI sudah cukup tinggi dalam beberapa survei, tetapi pengenalan belum otomatis berubah menjadi pilihan politik. IPO misalnya mencatat tingkat pengenalan PSI mencapai sekitar 70,2 persen, sementara elektabilitasnya dalam survei tersebut hanya 1,9 persen. Artinya tantangan PSI bukan hanya membuat masyarakat tahu tentang PSI, tetapi membuat masyarakat percaya kepada PSI.
Saran saya untuk PSI
Menurut saya, kalau PSI ingin angka 5,1 persen di Jawa Timur tidak hanya bertahan tetapi terus meningkat dan bahkan terjadi di berbagai daerah Indonesia, maka kerja partai harus dimulai dari struktur paling bawah. DPRt, DPC, DPD hingga DPW harus hidup dan bekerja. Struktur jangan hanya terlihat ketika ada pemilu, rapat partai, atau pemasangan atribut. Setiap kader dan anggota legislatif PSI harus turun langsung kepada masyarakat. Datanglah ketika masyarakat menghadapi masalah, bukan hanya ketika membutuhkan suara. Setiap kegiatan harus mempunyai manfaat yang dapat dirasakan. UMKM, sampah, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, bantuan hukum, lingkungan dan persoalan sehari-hari masyarakat harus menjadi ruang kerja kader. Setiap aspirasi harus mempunyai tindak lanjut. Jangan hanya datang, berfoto, lalu selesai. Masyarakat akan mengingat siapa yang kembali membawa jawaban. Keanggotaan PSI harus tumbuh melalui kepercayaan. Orang akan tertarik menjadi anggota apabila melihat kader PSI bekerja, berintegritas dan hadir di tengah masyarakat. Survei harus dijadikan alat evaluasi, bukan sekadar bahan kebanggaan. PSI perlu mengukur popularitas, tingkat kesukaan, kepercayaan, alasan memilih PSI, alasan tidak memilih PSI dan persoalan utama masyarakat pada setiap daerah.
Saya mempunyai keyakinan bahwa kekuatan partai pada akhirnya tidak hanya berasal dari Ketua Umum, pengurus pusat, baliho ataupun media sosial. Kekuatan sesungguhnya berada pada orang-orang yang bekerja di lapangan. Jika seluruh DPRt, DPC, DPD dan DPW PSI bergerak secara konsisten, anggota legislatifnya aktif, kadernya menjaga integritas dan masyarakat benar-benar merasakan kehadirannya, maka bukan mustahil kenaikan elektabilitas seperti yang terlihat di Jawa Timur dapat terjadi juga di banyak wilayah Indonesia. Pengalaman saya di Depok menjadi pelajaran pribadi. Saya maju dalam Pemilu Legislatif untuk pertama kalinya dan masyarakat memberikan kepercayaan sehingga saya langsung terpilih menjadi anggota DPRD. Setelah terpilih, saya memilih untuk tetap turun dan bekerja di tengah masyarakat. Pada tahun 2025, Badan Kehormatan DPRD Kota Depok memberikan penghargaan dan menempatkan saya sebagai Peringkat Pertama Kategori Umum BKD Award DPRD Kota Depok 2025. Bagi saya, semua itu kembali kepada satu prinsip sederhana.
Rakyat tidak hanya ingin melihat partai. Rakyat ingin merasakan kehadiran partai. Politik harus hadir, bukan hanya terlihat. Politik harus bekerja, bukan hanya berbicara.
Ketika rakyat merasakan manfaatnya, kepercayaan akan tumbuh. Ketika kepercayaan tumbuh, anggota bertambah dan dukungan politik akan mengikuti. ( BN )