DEPOK – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa dan perguruan tinggi terlibat dalam penguatan hilirisasi pertanian serta swasembada pangan nasional. Pesan itu disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi dan Tausiyah Swasembada Pangan bertema “Urgensi Hilirisasi dan Inovasi Terapan Berbasis Ekoteologi” di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Sabtu, 20 Juni 2026.
Cuplikan pernyataan Amran kemudian beredar melalui media sosial. Dalam pidatonya, ia membahas kekayaan sumber daya pertanian Indonesia, kondisi pangan nasional, pengolahan kelapa dan kelapa sawit, inovasi perguruan tinggi, perbaikan kemasan produk, serta pentingnya mengolah komoditas di dalam negeri agar nilai ekonominya tidak dinikmati negara lain.
Amran mencontohkan kelapa yang nilainya dapat meningkat setelah diolah menjadi santan atau coconut milk dan dikemas dengan baik. Ia juga menyinggung pemanfaatan kelapa sawit sebagai sumber energi serta pentingnya penelitian kampus agar inovasi tidak berhenti sebagai percobaan, tetapi dapat digunakan dalam kegiatan produksi.
“Pangan semuanya, solusinya ada di Indonesia,” kata Amran dalam cuplikan pidatonya.
Menurut Amran, Indonesia memiliki potensi besar di bidang pangan dan energi. Namun, potensi tersebut harus diolah melalui teknologi, penelitian, hilirisasi, serta pengelolaan yang benar agar mampu menciptakan manfaat ekonomi dan lapangan kerja di dalam negeri. Ia juga meminta mahasiswa berani mempunyai cita-cita besar dan mengambil bagian dalam pengembangan pertanian nasional.
Menanggapi pernyataan itu, anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., M.M., menilai hilirisasi pertanian merupakan langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi produk dalam negeri. Namun, manfaat kebijakan tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh petani, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Hilirisasi jangan hanya menghasilkan industri besar, sementara petani tetap menjual bahan baku dengan harga rendah dan UMKM hanya menjadi penonton. Petani, koperasi, dan usaha kecil harus masuk ke dalam rantai pengolahan serta memperoleh bagian yang adil dari nilai tambah yang dihasilkan,” kata Binton.
Menurut Binton, keberhasilan hilirisasi tidak cukup dinilai dari banyaknya fasilitas pengolahan yang dibangun atau besarnya nilai investasi. Pemerintah juga harus melihat apakah harga yang diterima petani meningkat, produk mempunyai pembeli yang jelas, usaha dapat berjalan secara berkelanjutan, dan lapangan kerja baru benar-benar tercipta.
Ia menilai setiap fasilitas pengolahan harus dibangun berdasarkan ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, kesiapan pengelola, teknologi, serta kebutuhan pasar. Tanpa perencanaan tersebut, mesin dan bangunan yang dibiayai pemerintah berisiko tidak digunakan secara maksimal setelah program selesai.
Binton, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PSI Kota Depok serta dikenal aktif dalam pembinaan dan kegiatan UMKM, menilai pelaku usaha kecil dapat mengambil peran dalam pengolahan, pengemasan, distribusi, pemasaran digital, dan pengembangan produk turunan. Namun, UMKM membutuhkan dukungan yang sesuai dengan persoalan nyata, seperti legalitas, sertifikasi, mesin produksi, pembiayaan, mutu produk, kemasan, dan akses pasar.
“Pembinaan UMKM tidak boleh berhenti pada seminar dan pembagian sertifikat. Hasilnya harus terlihat dari bertambahnya usaha yang memperoleh izin, meningkatkan kualitas produk, mendapatkan pembeli, menaikkan omzet, dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Meski Depok bukan wilayah penghasil utama kelapa atau kelapa sawit, Binton menilai UMKM di kota tersebut tetap dapat mengambil bagian dalam rantai hilirisasi. Kedekatan Depok dengan pasar Jabodetabek dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengolahan skala kecil, pengemasan, distribusi, kuliner, pemasaran, serta pengembangan produk kreatif berbahan hasil pertanian.
Pemerintah daerah, menurutnya, dapat memulai dengan memetakan UMKM yang masih aktif, kapasitas produksi, legalitas, jenis produk, serta kendala yang dihadapi. Bantuan kemudian diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing usaha sehingga tidak seluruh pelaku menerima program yang sama meskipun persoalannya berbeda.
Perguruan tinggi juga dapat dilibatkan untuk membantu penelitian produk, pengujian mutu, desain kemasan, efisiensi produksi, dan pengembangan teknologi sederhana yang dapat digunakan pelaku usaha. Kolaborasi tersebut perlu dilanjutkan sampai produk memperoleh pasar, bukan berhenti setelah penelitian atau kegiatan pelatihan selesai.
Pernyataan Amran di hadapan mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo memperlihatkan bahwa hilirisasi membutuhkan keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, petani, koperasi, industri, dan UMKM. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, pengolahan komoditas pertanian dapat menghasilkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperluas kesempatan kerja dan usaha.