Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera dan Kalimantan menjadi salah satu gagasan besar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam video yang beredar di media sosial, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa. Indonesia tidak boleh terus berorientasi pada pembangunan yang berpusat di Jawa, sementara wilayah Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya masih membutuhkan sarana transportasi yang aman, murah, dan terintegrasi. Menurut saya, pembangunan kereta api di luar Pulau Jawa merupakan kebutuhan yang sangat strategis. Infrastruktur kereta api tidak hanya berfungsi sebagai sarana angkutan penumpang, tetapi juga dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Jaringan kereta Trans Sumatera dari Bakauheni hingga wilayah paling utara Sumatera dapat menghubungkan berbagai kota, kawasan produksi, pelabuhan, dan pusat perdagangan. Konektivitas tersebut berpotensi mengurangi biaya logistik, mempercepat perjalanan, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Demikian pula dengan rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan. Kehadiran transportasi massal yang memadai dapat mendukung pergerakan masyarakat, memperkuat hubungan antardaerah, serta menghubungkan kawasan produksi dengan pusat industri dan pelabuhan. Pembangunan jaringan kereta api juga dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Mulai dari tahap perencanaan, pembangunan rel dan stasiun, penyediaan bahan bangunan, hingga pengoperasian dan perawatan jaringan kereta, semuanya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara matang, transparan, dan bertanggung jawab. Pembebasan lahan tidak boleh merugikan masyarakat, hak-hak warga harus dilindungi, dan dampak terhadap lingkungan wajib diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Masyarakat lokal juga harus dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk memperoleh manfaat langsung. Pembangunan tidak boleh hanya menghubungkan daerah secara fisik, tetapi juga harus meningkatkan pendapatan rakyat, membuka akses terhadap pasar, serta memperluas kesempatan usaha.
Menurut saya, keberhasilan proyek besar seperti Trans Sumatera dan kereta Kalimantan tidak hanya diukur dari panjangnya rel yang dibangun atau banyaknya stasiun yang berdiri. Keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya biaya transportasi, meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, terbukanya lapangan pekerjaan, dan semakin meratanya kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang luas dengan potensi besar di setiap daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi alat untuk menghadirkan keadilan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Sudah saatnya transportasi modern tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di Pulau Jawa. Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lainnya juga berhak memperoleh infrastruktur yang berkualitas. Kereta api Trans Sumatera dan Kalimantan harus menjadi jalan pemerataan, jalan pertumbuhan ekonomi, serta jalan menuju keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.