Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Sebuah video yang dipublikasikan melalui kanal RRI Pro 3 memperlihatkan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pentingnya kebersamaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjalankan pembangunan nasional. Dalam pertemuan bersama jajaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Presiden menekankan bahwa pemerintah dan para pengusaha harus bergerak dalam arah yang sama. Keduanya tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri karena pembangunan ekonomi membutuhkan kerja sama, kepercayaan, serta pembagian peran yang jelas. Menurut saya, pesan tersebut sangat penting di tengah besarnya tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, memberikan kepastian hukum, membangun infrastruktur, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Sementara itu, dunia usaha memiliki modal, pengalaman, teknologi, jaringan, dan kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan. Apabila pemerintah dan pengusaha dapat melangkah seirama, berbagai program nasional akan lebih cepat diwujudkan. Namun, kerja sama itu harus tetap diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya memperbesar keuntungan kelompok tertentu.
Dunia Usaha Harus Menjadi Mitra Pembangunan
Pengusaha merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Perusahaan besar, pelaku UMKM, koperasi, serta pengusaha daerah sama-sama memiliki peran dalam menggerakkan produksi dan menciptakan perputaran ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu memperlakukan dunia usaha sebagai mitra pembangunan. Kebijakan yang dibuat harus memiliki kepastian, tidak berubah secara mendadak, serta tidak menimbulkan prosedur birokrasi yang panjang dan membingungkan. Di sisi lain, para pengusaha juga harus menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Investasi harus taat hukum, menjaga lingkungan, memenuhi hak pekerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha. Kebersamaan tidak berarti pemerintah harus tunduk kepada kepentingan pengusaha. Pemerintah tetap harus berdiri sebagai pengatur dan pengawas yang melindungi kepentingan rakyat. Demikian pula, pengusaha tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber pendapatan negara, tetapi harus diberikan ruang untuk tumbuh, berinovasi, dan menciptakan pekerjaan.
Program Pemerintah Membutuhkan Keterlibatan Pengusaha
Berbagai program pembangunan, mulai dari penyediaan perumahan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, energi, pendidikan, hingga pengembangan industri, tidak dapat sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah sendiri. Keterlibatan dunia usaha dapat mempercepat pembangunan, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Namun, setiap kerja sama harus dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kemudahan yang diberikan kepada pengusaha juga menghasilkan manfaat yang sebanding bagi rakyat. Bentuk manfaat tersebut dapat berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, transfer teknologi, penggunaan produk dalam negeri, serta pemberdayaan UMKM lokal. Jangan sampai investasi tumbuh pesat, tetapi masyarakat di sekitarnya hanya menjadi penonton. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.
Kepastian Kebijakan Menjadi Kunci
Salah satu kebutuhan utama dunia usaha adalah kepastian kebijakan. Pengusaha membutuhkan aturan yang jelas agar dapat menghitung risiko, merencanakan investasi, serta menjalankan kegiatan usaha dalam jangka panjang. Tumpang tindih peraturan, perubahan kebijakan secara tiba-tiba, dan lambatnya proses perizinan dapat menghambat investasi serta menurunkan kepercayaan pelaku usaha. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan dunia usaha harus terus diperkuat. Setiap persoalan harus dibicarakan secara terbuka dan diselesaikan dengan cepat tanpa mengabaikan ketentuan hukum. Menurut saya, hubungan pemerintah dan pengusaha harus dibangun berdasarkan prinsip saling percaya, tetapi tetap disertai pengawasan. Kolaborasi yang sehat bukanlah hubungan transaksional, melainkan kerja bersama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.
Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Tujuan Utama
Pada akhirnya, keberhasilan kerja sama pemerintah dan pengusaha harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Apakah semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta? Apakah harga kebutuhan pokok semakin terkendali? Apakah UMKM memperoleh ruang untuk berkembang? Apakah pekerja mendapatkan penghasilan dan perlindungan yang layak? Apakah pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat di daerah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Indonesia membutuhkan dunia usaha yang kuat, tetapi juga membutuhkan pemerintah yang mampu menjaga keadilan. Ketika pemerintah dan pengusaha berjalan seirama dengan kepentingan rakyat sebagai tujuan utamanya, pembangunan tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Pemerintah dan pengusaha harus bergandengan tangan, bukan untuk menguasai sumber daya bersama-sama, melainkan untuk mengelolanya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.