Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok | Anggota Bapemperda DPRD Kota Depok | Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Politik sering dipandang sebagai arena persaingan untuk memperoleh kekuasaan. Padahal menurut saya, politik seharusnya jauh lebih besar daripada sekadar persoalan siapa yang menang, siapa yang menjabat, atau siapa yang paling banyak mendapatkan perhatian publik. Politik adalah tentang bagaimana kepercayaan masyarakat diterjemahkan menjadi tanggung jawab dan kerja nyata. Dalam demokrasi, kekuasaan pada dasarnya berasal dari kepercayaan rakyat. Karena itu, jabatan publik tidak boleh diperlakukan sebagai hak istimewa, melainkan sebagai amanah yang memiliki konsekuensi moral, hukum, dan sosial.
Politik Harus Memiliki Gagasan dan Arah
Politik yang sehat membutuhkan gagasan. Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya siapa tokohnya, tetapi juga apa yang diperjuangkan, persoalan apa yang ingin diselesaikan, dan bagaimana kebijakan tersebut akan memberikan manfaat. Menurut saya, politik tanpa gagasan akan mudah berubah menjadi sekadar pencitraan. Sebaliknya, gagasan yang baik harus dapat diterjemahkan menjadi program yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, seorang politisi harus terus belajar. Perubahan masyarakat berlangsung sangat cepat. Persoalan ekonomi, UMKM, pendidikan, pelayanan publik, lingkungan, hukum, teknologi, dan lapangan kerja membutuhkan pemahaman yang terus diperbarui.
Kekuasaan Harus Dibatasi oleh Etika
Kekuasaan memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Namun semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Menurut saya, etika merupakan pagar yang menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Hukum memang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi etika mengingatkan kita tentang apa yang patut dilakukan. Seorang pejabat publik harus berani mengambil keputusan, tetapi pada saat yang sama harus siap menjelaskan dasar keputusan tersebut kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas bukan beban bagi pemerintahan, melainkan bagian dari kepercayaan publik.
Politik Harus Hadir Setelah Pemilu Selesai
Demokrasi tidak berhenti ketika suara selesai dihitung. Justru setelah pemilu, tanggung jawab yang sebenarnya dimulai. Masyarakat menghadapi persoalan setiap hari. Ada warga yang membutuhkan pelayanan administrasi, pelaku UMKM yang memerlukan kemudahan usaha, anak-anak yang membutuhkan pendidikan berkualitas, serta masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang cepat dan adil. Karena itu, menurut saya, politik harus hadir setiap hari melalui kerja, pelayanan, pengawasan, dan keberanian memperjuangkan aspirasi masyarakat. Politisi tidak cukup hanya hadir ketika membutuhkan dukungan. Hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat harus dibangun secara berkelanjutan melalui komunikasi dan keterbukaan.
Perbedaan Politik Jangan Menghilangkan Persaudaraan
Dalam demokrasi, perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Kita dapat berbeda partai, berbeda pilihan, bahkan berbeda pandangan terhadap sebuah kebijakan. Namun perbedaan tersebut tidak seharusnya berubah menjadi permusuhan. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mampu menjaga ruang perbedaan tanpa kehilangan penghormatan kepada sesama. Kritik diperlukan, tetapi harus disampaikan dengan argumentasi. Persaingan politik boleh berlangsung keras dalam gagasan, tetapi tetap harus menjaga etika dan martabat.
Pesan untuk Masyarakat
Menurut saya, masyarakat juga mempunyai peran besar dalam membangun kualitas politik Indonesia. Jangan menilai politik hanya dari slogan, popularitas, atau apa yang ramai di media sosial. Lihat gagasannya, perhatikan rekam kerjanya, kritisi kebijakannya, dan awasi bagaimana kewenangan digunakan. Masyarakat yang kritis akan mendorong politik menjadi lebih bertanggung jawab.Politik seharusnya menjadi ruang pengabdian. Kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Pada akhirnya, jabatan akan berakhir, tetapi cara seseorang menggunakan kepercayaan masyarakat akan meninggalkan jejak yang lebih panjang. Politik yang bernilai adalah politik yang mampu menghadirkan manfaat, menjaga integritas, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Karena dalam politik, yang paling penting bukan hanya bagaimana memperoleh kepercayaan, tetapi bagaimana menjaga dan mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut.(BN)