Oleh: Cindy Debora Nadapdap
Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia | Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Ada pesan menarik dari sebuah video yang beredar di media sosial mengenai bagaimana seseorang seharusnya bersikap ketika memiliki kekuatan, kemampuan, maupun kedudukan. Pesannya sederhana, tetapi sangat relevan dalam kehidupan politik: orang yang mempunyai kekuasaan seharusnya mampu mengayomi, memberikan rasa nyaman, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Menurut saya, pesan seperti ini penting untuk direnungkan karena salah satu ujian terbesar seseorang justru muncul ketika ia memperoleh kewenangan. Tidak semua orang berubah karena kekuasaan, tetapi kekuasaan dapat memperlihatkan karakter seseorang dengan lebih jelas.
Kekuasaan Seharusnya Digunakan untuk Melayani
Sebagai mahasiswa Ilmu Politik, saya memahami bahwa kekuasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari politik. Pemerintah membutuhkan kewenangan untuk membuat kebijakan, menjalankan program, mengatur kehidupan bersama, serta mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat. Namun kekuasaan bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan adalah instrumen untuk menjalankan tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak dinilai hanya dari seberapa besar kewenangan yang dimilikinya, tetapi dari bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Apakah masyarakat merasa dilindungi? Apakah kebijakan memberikan manfaat? Apakah suara masyarakat didengar? Dan apakah kekuasaan digunakan untuk kepentingan umum atau justru untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa? Di sinilah kualitas kepemimpinan diuji.
Pemimpin Harus Mengayomi, Bukan Membuat Masyarakat Takut
Dalam video tersebut muncul pesan mengenai pentingnya sikap ngayomi, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain. Menurut saya, nilai ini sangat relevan dalam kepemimpinan publik. Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang membuat masyarakat takut berbicara. Pemimpin yang kuat justru mampu menerima kritik, mendengar perbedaan pendapat, dan tetap tenang ketika menghadapi orang yang tidak selalu setuju dengannya. Dalam demokrasi, masyarakat bukan bawahan penguasa. Masyarakat adalah pemegang kedaulatan. Karena itu, pejabat publik harus memahami bahwa jabatan yang mereka miliki pada akhirnya berasal dari kepercayaan masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk mengayomi.
Hukum Hadir Agar Kekuasaan Tidak Menjadi Kesewenang-wenangan
Sebagai mahasiswa hukum, saya juga melihat pesan penting lainnya. Kekuasaan tidak boleh hanya bergantung pada karakter baik seseorang. Negara membutuhkan hukum untuk memastikan bahwa setiap kewenangan mempunyai batas. Itulah mengapa dalam negara hukum, pejabat tidak boleh bertindak hanya berdasarkan keinginan pribadi. Setiap keputusan pemerintahan harus mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hukum menjadi pagar agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Karena sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi selalu memiliki risiko untuk disalahgunakan. Demokrasi memberikan kekuasaan, sedangkan hukum memberikan batas terhadap kekuasaan tersebut. Keduanya harus berjalan bersama.
Jangan Merasa Paling Kuat karena Jabatan
Salah satu pesan budaya yang muncul dalam video tersebut adalah mengenai sikap adigang, adigung, dan adiguna. Secara sederhana, pesan itu dapat kita pahami sebagai peringatan agar manusia tidak menyombongkan kekuatan, kedudukan, maupun kemampuan yang dimilikinya. Pesan ini sangat relevan dalam dunia politik. Jabatan memang dapat memberikan kewenangan. Kekuasaan dapat membuat seseorang mempunyai banyak orang di sekelilingnya. Keputusan seseorang bahkan dapat memengaruhi kehidupan ribuan atau jutaan orang. Namun semua jabatan mempunyai batas waktu. Tidak ada kekuasaan yang berlangsung selamanya. Karena itu, seseorang tidak seharusnya merasa bahwa kedudukannya membuat dirinya lebih tinggi daripada masyarakat yang dilayaninya. Jabatan adalah sementara, tetapi cara seseorang menggunakan jabatan akan diingat jauh lebih lama.
Kritik Bukan Perlawanan terhadap Pemimpin
Dalam demokrasi, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Seorang warga yang mengkritik pemerintah tidak otomatis berarti membenci pemerintah. Mahasiswa yang menyampaikan kritik tidak berarti melawan negara. Media yang mengawasi kekuasaan juga bukan musuh pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan salah satu mekanisme penting agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan publik. Pemimpin yang matang tidak melihat setiap kritik sebagai ancaman terhadap kewibawaannya. Ia justru mampu membedakan antara kritik yang membangun, informasi yang perlu diperiksa, dan serangan yang memang tidak berdasar.
Wibawa seorang pemimpin tidak lahir karena semua orang takut berbicara, tetapi karena masyarakat percaya terhadap kepemimpinannya.
Rendah Hati Bukan Berarti Lemah
Ada anggapan bahwa seorang pemimpin harus selalu terlihat keras agar dihormati. Menurut saya, pandangan seperti itu perlu diluruskan. Ketegasan memang diperlukan. Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang sulit. Ada aturan yang harus ditegakkan dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Tetapi tegas berbeda dengan arogan. Pemimpin dapat tegas tanpa merendahkan orang lain. Pemimpin dapat mempunyai kewibawaan tanpa mempertontonkan kekuasaan. Dan pemimpin dapat mengambil keputusan kuat sambil tetap bersikap rendah hati. Justru kemampuan untuk tetap rendah hati ketika mempunyai kekuasaan menunjukkan kematangan karakter seseorang.
Politik Membutuhkan Pemimpin yang Berkarakter
Demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin melalui pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan budaya politik yang sehat. Kita membutuhkan pemimpin yang memahami bahwa jabatan adalah amanah, pemimpin yang berani mengambil keputusan tetapi bersedia dikritik, pemimpin yang memahami hukum sehingga tidak merasa kekuasaannya tanpa batas, serta pemimpin yang semakin tinggi kedudukannya justru semakin mampu merendahkan hati. Karena pada akhirnya, ukuran seorang pemimpin bukanlah seberapa banyak orang yang tunduk kepadanya. Ukuran seorang pemimpin adalah seberapa besar kehadirannya mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Kekuasaan seharusnya tidak digunakan untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Kekuasaan harus digunakan untuk melindungi mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Itulah salah satu makna kepemimpinan dalam demokrasi dan negara hukum yang seharusnya terus kita perjuangkan.