Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Ketua DPD PSI Kota Depok | Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setelah 31 tahun pengabdian | Penggiat dan Pelaku UMKM | Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Video ini menyampaikan sebuah pandangan yang menurut saya menarik untuk direnungkan. Ketika pemerintah mulai menertibkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, usaha pertambangan, perkebunan sawit, serta praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara, tentu tidak semua pihak akan merasa nyaman. Setiap upaya melakukan pembenahan akan berhadapan dengan kepentingan yang selama ini mungkin sudah terlalu lama menikmati keadaan. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola negara dan menjaga kekayaan nasional agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, menurut saya langkah tersebut harus didukung. Namun dukungan bukan berarti pemerintah tidak boleh dikritik. Kritik tetap penting dalam demokrasi, tetapi kritik harus dibedakan dari serangan, fitnah, atau perlawanan yang muncul hanya karena ada kepentingan tertentu yang terganggu.
Kekayaan Indonesia Harus Kembali kepada Rakyat
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Ada pertambangan, batu bara, mineral, perkebunan sawit, kehutanan, energi, dan berbagai sumber kekayaan lainnya. Persoalannya bukan hanya seberapa besar kekayaan tersebut, tetapi siapa yang paling banyak menikmati hasilnya. Menurut saya, negara harus berani memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya memperkaya segelintir kelompok. Investasi memang diperlukan, dunia usaha harus tumbuh, dan pengusaha juga harus diberikan kepastian hukum. Namun semua itu harus berjalan bersama dengan kepentingan rakyat dan negara. Jangan sampai sumber daya alam diambil dari bumi Indonesia, keuntungan besar diperoleh, tetapi masyarakat di sekitar kawasan tersebut tetap miskin, infrastruktur tertinggal, lingkungan rusak, dan negara justru kehilangan potensi penerimaan. Kalau ada pelanggaran, tertibkan. Kalau ada izin yang bermasalah, evaluasi. Kalau ada kewajiban kepada negara yang belum dipenuhi, tagih. Dan kalau terdapat dugaan tindak pidana, serahkan kepada proses hukum.
Memberantas Korupsi Memang Tidak Akan Membuat Semua Orang Senang
Korupsi bukan hanya persoalan mengambil uang negara secara langsung. Korupsi dapat masuk melalui perizinan, pengadaan, pengelolaan aset, sumber daya alam, penyalahgunaan kewenangan, permainan anggaran, hingga hubungan yang tidak sehat antara kekuasaan dan kepentingan bisnis. Karena itu, menurut saya, pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan tanpa menimbulkan resistensi. Ketika sebuah praktik yang sebelumnya menguntungkan pihak tertentu dihentikan, tentu ada yang merasa kehilangan keuntungan. Ketika kebocoran anggaran ditutup, ada yang kehilangan akses. Ketika pengelolaan sumber daya diperketat, ada pihak yang harus menyesuaikan diri dengan aturan. Namun pemerintah tidak boleh takut hanya karena kebijakan yang benar membuat pihak tertentu tidak nyaman. Yang harus menjadi ukuran adalah hukum dan kepentingan rakyat.
Kritik kepada Presiden Tetap Harus Dihormati
Dalam demokrasi, Presiden Prabowo tentu tidak boleh ditempatkan sebagai sosok yang tidak boleh dikritik. Pemerintah harus tetap terbuka terhadap kritik masyarakat, akademisi, media, mahasiswa, pelaku usaha maupun kelompok politik. Menurut saya, kritik yang berdasarkan fakta justru diperlukan agar pemerintahan semakin baik. Namun masyarakat juga harus semakin cerdas membedakan antara kritik yang bertujuan memperbaiki pemerintahan dengan serangan yang hanya bertujuan membangun kebencian atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Jangan sampai setiap kritik dianggap sebagai permusuhan. Sebaliknya, jangan pula setiap fitnah berlindung di balik alasan kebebasan berpendapat. Demokrasi yang sehat membutuhkan kedewasaan dari kedua sisi.
Jangan Takut dengan Kepentingan Besar
Video tersebut juga mengingatkan saya pada satu persoalan penting: seorang pemimpin akan selalu berhadapan dengan kelompok kepentingan. Semakin besar keputusan yang diambil, semakin besar pula kepentingan yang mungkin terdampak. Kalau pemerintah menertibkan pertambangan, ada kepentingan ekonomi besar di dalamnya. Kalau menertibkan perkebunan, juga ada kepentingan besar. Kalau menutup kebocoran anggaran, tentu ada pihak yang sebelumnya mungkin memperoleh keuntungan. Karena itu menurut saya, seorang Presiden harus mempunyai keberanian untuk berdiri di atas semua kepentingan tersebut. Tidak boleh tunduk kepada pengusaha tertentu, kelompok politik tertentu, maupun orang-orang yang merasa mempunyai akses khusus kepada kekuasaan. Presiden dipilih untuk memimpin seluruh rakyat Indonesia.
Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih
Namun ada satu hal yang juga tidak kalah penting: ketegasan harus dilakukan secara adil. Jangan hanya tegas kepada lawan tetapi lunak kepada kawan. Jangan hanya menertibkan pelaku kecil sementara pemain besar dibiarkan. Jangan pula menjadikan pemberantasan korupsi sebagai alat politik. Hukum harus berlaku kepada siapa pun. Kalau pemerintah ingin memperoleh kepercayaan masyarakat, maka penegakan hukum harus transparan, profesional, dan tidak diskriminatif. Menurut saya, justru di sinilah ujian sesungguhnya bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Masyarakat ingin melihat apakah komitmen memberantas korupsi dan menertibkan sumber daya alam benar-benar dilakukan secara konsisten kepada semua pihak.
Kekayaan Negara Jangan Bocor
Saya mempunyai pengalaman lebih dari 31 tahun di dunia perbankan. Salah satu pelajaran yang saya dapat adalah bahwa seberapa besar pun pendapatan seseorang atau perusahaan, kalau kebocorannya tidak ditutup maka keuangan tetap akan bermasalah. Negara juga demikian. Indonesia dapat mempunyai sumber daya alam sangat besar, penerimaan pajak besar, APBN besar, dan ekonomi yang terus berkembang. Tetapi kalau terdapat kebocoran, korupsi, pemborosan, pengelolaan yang tidak efisien, atau kekayaan negara tidak dikelola secara optimal, rakyat tidak akan merasakan manfaat pembangunan secara maksimal. Karena itu, menutup kebocoran sama pentingnya dengan meningkatkan pendapatan negara. Uang negara yang berhasil diselamatkan dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, bantuan kepada masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat UMKM.
Presiden Harus Tetap Berpihak kepada Rakyat
Menurut saya, Presiden Prabowo harus terus menunjukkan bahwa keberanian pemerintah bukan sekadar melalui pidato, tetapi dibuktikan dengan kebijakan dan hasil nyata. Kalau ada korupsi, tindak. Kalau ada kekayaan negara yang dikuasai secara tidak benar, tertibkan sesuai hukum. Kalau ada praktik usaha yang merugikan negara dan masyarakat, perbaiki. Kalau ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, jangan dilindungi. Tetapi semua harus dilakukan berdasarkan hukum, data, proses yang transparan, dan prinsip keadilan.
Jangan takut kehilangan dukungan dari kelompok tertentu apabila yang sedang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat.
Rakyat Akan Menilai dari Hasil
Pada akhirnya rakyat tidak hanya membutuhkan perdebatan politik. Masyarakat membutuhkan kehidupan yang semakin baik. Harga kebutuhan pokok harus terjangkau. Lapangan pekerjaan harus tersedia. UMKM harus tumbuh. Pendidikan dan kesehatan harus mudah diakses. Infrastruktur harus semakin baik. Hukum harus memberikan rasa keadilan. Kalau kekayaan Indonesia dapat dikelola dengan benar dan kebocoran negara semakin kecil, hasilnya seharusnya kembali kepada masyarakat. Menurut saya, inilah ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi dan penertiban sumber daya alam: bukan sekadar berapa banyak kasus yang ditangani, tetapi seberapa besar manfaat akhirnya dirasakan rakyat. Karena itu saya berharap Presiden Prabowo tetap konsisten. Jangan gentar menghadapi tekanan, tetapi juga jangan menutup telinga terhadap kritik. Berantas korupsi tanpa pandang bulu, tertibkan pengelolaan kekayaan negara, dan pastikan setiap kebijakan berpijak pada hukum.
Kalau ada pihak yang tidak senang karena kepentingan yang tidak benar mulai ditertibkan, pemerintah tidak boleh mundur. Negara ini terlalu besar dan terlalu kaya untuk terus kehilangan kekayaannya akibat korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan tata kelola yang buruk. Kekayaan Indonesia harus dijaga dan sebesar-besarnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.