Depok – Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar di bidang ekonomi dan sosial. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden menyebut masih rendahnya kesejahteraan guru, terbatasnya lapangan kerja, tingginya angka kemiskinan ekstrem, serta ketimpangan sosial sebagai persoalan yang harus segera diselesaikan pemerintah. Ia menegaskan bahwa seluruh tantangan tersebut merupakan mandat rakyat yang wajib dituntaskan bersama. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah memahami berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh pekerjaan, terutama bagi lulusan baru dan angkatan kerja produktif yang terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen mempercepat berbagai kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut mendapat perhatian luas karena menunjukkan adanya pengakuan terbuka terhadap tantangan ketenagakerjaan yang masih dihadapi Indonesia. Sejumlah kalangan menilai keterbukaan pemerintah merupakan langkah awal yang penting sebelum menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., Anggota DPRD Kota Depok Komisi A, Ketua DPD PSI Kota Depok, Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia, serta mantan praktisi Bank BUMN dengan pengalaman lebih dari 31 tahun, menilai pengakuan Presiden menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka. “Mengakui adanya persoalan bukanlah kelemahan, tetapi langkah awal untuk menghadirkan solusi yang tepat. Tantangan lapangan kerja harus dijawab melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan sektor industri,” ujar Binton.
Menurutnya, persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuka lowongan kerja baru, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan industri. Binton menilai masih terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang berkembang sangat cepat akibat digitalisasi dan transformasi industri. “Perguruan tinggi, SMK, lembaga pelatihan, dan dunia usaha perlu membangun kemitraan yang lebih erat. Kurikulum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.” Ia juga mendorong perluasan program magang, sertifikasi kompetensi, serta pelatihan vokasi yang melibatkan langsung pelaku industri. Selain peningkatan kualitas SDM, Binton menilai pemerintah perlu terus menciptakan iklim investasi yang sehat agar semakin banyak industri berkembang di berbagai daerah. Menurutnya, investasi yang masuk sebaiknya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. “Investasi yang berkualitas adalah investasi yang menghadirkan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.”
Sebagai Anggota DPRD Kota Depok, Binton menilai isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian penting di daerah. Kota Depok memiliki jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang besar setiap tahunnya sehingga membutuhkan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Ia mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku UMKM, perusahaan swasta, serta dunia industri agar tercipta lebih banyak peluang kerja dan kewirausahaan bagi generasi muda. “Depok memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Yang perlu diperkuat adalah sinergi antara pendidikan, pelatihan, dunia usaha, dan pemerintah sehingga lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja.” Binton menegaskan bahwa pengurangan angka pengangguran memerlukan strategi yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pelatihan vokasi, kemudahan investasi, serta pemberdayaan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. “Lapangan kerja bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut harapan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Binton.