Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Pesan reflektif yang disampaikan Prof. Gabriel Lele kepada para penerima beasiswa LPDP dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan Angkatan 279 pada akhir Juli lalu patut menjadi bahan renungan bersama, khususnya bagi kita yang terlibat dalam pemerintahan, politik, maupun pelayanan publik. Salah satu pesan penting yang disampaikan adalah bahwa kritik seharusnya dipandang sebagai “vitamin” untuk memperbaiki kebijakan, bukan sebagai ancaman yang harus dibungkam.
Menurut saya, pandangan tersebut sangat relevan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Pemerintah dan para pemegang kebijakan memang membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan, tetapi pada saat yang sama juga harus memiliki kerendahan hati untuk mendengar masyarakat. Tidak semua kritik berarti penolakan. Kritik dapat menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Bahkan, kritik yang disampaikan secara konstruktif dapat membantu pemerintah melihat persoalan dari sudut pandang yang mungkin belum terlihat dalam proses penyusunan kebijakan. Karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat.
Kebijakan publik yang baik bukan hanya kebijakan yang dirancang berdasarkan aturan dan perhitungan teknokratis, tetapi juga kebijakan yang memahami kondisi sosial, aspirasi masyarakat, serta berbagai kepentingan yang hidup di tengah masyarakat.
Menurut saya, membangun Republik tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Kita juga membutuhkan tata kelola sosial-politik yang inklusif, terbuka terhadap kritik, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan sesuatu yang wajar. Justru dari perbedaan tersebut pemerintah dapat memperoleh banyak masukan untuk memperbaiki kebijakan. Para penerima beasiswa LPDP yang kelak kembali dengan berbagai ilmu, pengalaman, dan perspektif baru juga memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Pengetahuan yang mereka peroleh hendaknya tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Pada akhirnya, bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang tidak pernah dikritik. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu mendengar kritik, mengelolanya dengan bijaksana, lalu menjadikannya sebagai energi untuk terus memperbaiki diri.
Semangat untuk mendengar, berdialog, dan bekerja bersama inilah yang perlu terus kita rawat agar kebijakan publik semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pembangunan Indonesia dapat berjalan secara inklusif serta berkelanjutan.