Depok – Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., menilai pendataan penduduk pendatang merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pembangunan Kota Depok yang lebih terencana, tertib, dan berkelanjutan. Menurutnya, data kependudukan yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah daerah. Binton mengatakan, Kota Depok sebagai daerah penyangga Jakarta terus mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Mobilitas masyarakat yang tinggi, baik untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun membuka usaha, menjadi dinamika yang harus diimbangi dengan sistem administrasi kependudukan yang tertib. “Pendataan pendatang bukan untuk membatasi hak seseorang berpindah tempat tinggal, melainkan memastikan pemerintah memiliki data yang akurat agar pelayanan publik dan pembangunan dapat direncanakan secara tepat sasaran. Semakin baik data yang dimiliki, semakin efektif pula kebijakan yang dapat diambil,” ujar Binton.
Menurutnya, data kependudukan yang valid akan membantu pemerintah dalam menentukan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, hingga pelayanan administrasi kependudukan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Depok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), aparat kewilayahan, pengurus RT/RW, serta pengelola rumah kos, kontrakan, dan apartemen dalam memastikan setiap pendatang melaporkan keberadaannya sesuai ketentuan yang berlaku. “RT dan RW merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di lingkungan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pengurus lingkungan akan menghasilkan data kependudukan yang lebih akurat, sehingga setiap program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Binton menambahkan bahwa tertib administrasi kependudukan juga akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penduduk yang memiliki dokumen administrasi yang lengkap akan lebih mudah mengakses berbagai layanan pemerintah, seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga pelayanan administrasi lainnya. “Kita ingin seluruh warga, baik penduduk lama maupun pendatang, memperoleh pelayanan yang sama. Karena itu, kesadaran untuk melapor dan melengkapi administrasi kependudukan harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendekatan yang humanis,” jelasnya. Menurut Binton, Kota Depok memiliki karakteristik yang unik sebagai kota pendidikan, kota jasa, dan kawasan permukiman. Keberadaan sejumlah perguruan tinggi, pusat bisnis, serta akses transportasi menuju Jakarta membuat Depok menjadi tujuan banyak masyarakat dari berbagai daerah. Kondisi tersebut, lanjutnya, merupakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus mampu mengantisipasi kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. “Oleh karena itu, pembangunan harus didukung oleh data yang akurat. Dengan mengetahui perkembangan jumlah penduduk di setiap wilayah, pemerintah dapat merencanakan pembangunan sekolah, puskesmas, jalan, ruang terbuka hijau, hingga layanan transportasi secara lebih efektif dan merata,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD Kota Depok, Binton menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang memperkuat tata kelola administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan budaya tertib administrasi sebagai bagian dari upaya membangun Kota Depok yang lebih maju, aman, nyaman, dan berdaya saing. “Ketika pemerintah memiliki data yang valid dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam tertib administrasi, maka pembangunan akan berjalan lebih tepat sasaran. Itulah yang kita harapkan bersama agar Kota Depok terus berkembang menjadi kota yang modern, inklusif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warganya,” pungkas Binton.