Oleh: Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok
Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Kristen Indonesia
Video seorang ibu yang mempertanyakan apa yang masuk ke tubuh anaknya setelah diduga mengalami masalah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius. Sebagai orang tua, saya dapat memahami kegelisahan seorang ibu ketika anaknya mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang seharusnya diberikan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan.
Menurut saya, persoalan seperti ini tidak boleh dianggap sepele dan tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf ataupun perdamaian. Apabila ditemukan adanya kelalaian, pelanggaran standar kebersihan, kesalahan pengolahan makanan, ataupun penggunaan bahan yang tidak sesuai ketentuan, maka harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan diberikan tindakan tegas sesuai hukum. Program MBG merupakan program yang sangat baik karena menyangkut pemenuhan gizi jutaan anak Indonesia. Justru karena program ini sangat besar dan penting, standar keamanan pangannya juga harus sangat tinggi.
Setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memastikan bahan makanan yang digunakan aman, proses memasak higienis, penyimpanan sesuai standar, distribusi terkontrol, serta terdapat pengawasan yang ketat sebelum makanan sampai kepada anak-anak. Jangan sampai target mengejar jumlah penerima justru mengurangi perhatian terhadap kualitas dan keselamatan makanan. Jika ada anak yang menjadi korban, langkah pertama harus memastikan anak mendapatkan penanganan medis terbaik. Setelah itu, harus dilakukan pemeriksaan terhadap makanan, bahan baku, dapur, pemasok, proses pengolahan, sampai pihak yang bertanggung jawab.
Kalau ditemukan kelalaian, jangan ditutupi. Kalau ditemukan pelanggaran, jangan dilindungi.
Namun kita juga harus tetap menjunjung asas keadilan. Jangan menghukum seseorang hanya berdasarkan potongan video atau kemarahan di media sosial. Pemeriksaan harus berdasarkan fakta, hasil laboratorium, keterangan medis, bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku. Bagi saya, kasus seperti ini harus menjadi evaluasi nasional. Pemerintah perlu memperkuat inspeksi mendadak, pemeriksaan kualitas bahan makanan, sertifikasi tenaga pengolah makanan, pengawasan sanitasi dapur, serta mekanisme pengaduan yang cepat apabila terjadi kejadian serupa.
MBG adalah program untuk menyehatkan anak Indonesia. Karena itu, satu pun anak tidak boleh menjadi korban akibat kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah. Saya mendukung Program Makan Bergizi Gratis, tetapi dukungan terhadap sebuah program tidak berarti kita menutup mata ketika ditemukan persoalan. Justru program besar harus berani dikoreksi agar menjadi semakin baik.
Usut sampai tuntas. Periksa dapurnya. Periksa bahan makanannya. Periksa sistem pengawasannya. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran, berikan tindakan tegas. Karena yang sedang kita lindungi bukan sekadar keberhasilan sebuah program. Yang kita lindungi adalah kesehatan, keselamatan, dan masa depan anak-anak Indonesia.
Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok
Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum – Konsentrasi Hukum Bisnis
Universitas Kristen Indonesia