Depok – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri kembali menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga stabilitas sosial. Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD Kota Depok Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H. menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih terukur untuk memastikan para pekerja yang terdampak PHK memiliki kesempatan kembali memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri. Menurut Binton, penanganan persoalan PHK tidak cukup hanya dengan pemberian bantuan sosial, tetapi harus dibarengi dengan program peningkatan kompetensi tenaga kerja, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Gelombang PHK harus menjadi perhatian serius semua pihak. Negara perlu memastikan masyarakat yang kehilangan pekerjaan tidak kehilangan harapan. Pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan keterampilan digital, serta kemudahan akses permodalan bagi UMKM harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat kembali produktif,” ujar Binton. Binton yang juga merupakan Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia menilai tantangan ketenagakerjaan saat ini membutuhkan kebijakan yang adaptif. Perubahan teknologi, digitalisasi, dan dinamika ekonomi global telah mengubah kebutuhan dunia usaha sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama.
Menurutnya, dunia pendidikan, pemerintah, dan pelaku usaha harus membangun kolaborasi agar lulusan sekolah maupun perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. “Link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri harus benar-benar diperkuat. Jangan sampai lulusan memiliki ijazah tetapi kesulitan memperoleh pekerjaan karena kompetensi yang dibutuhkan perusahaan terus berubah,” katanya. Berbekal pengalaman selama 31 tahun berkarier di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Binton juga menilai penguatan UMKM merupakan salah satu strategi paling efektif untuk menyerap tenaga kerja sekaligus menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, banyak pekerja yang terdampak PHK sebenarnya memiliki kemampuan untuk berwirausaha apabila memperoleh pendampingan, akses pembiayaan yang mudah, serta dukungan pemasaran. “UMKM telah terbukti menjadi penyangga ekonomi nasional pada berbagai masa sulit. Karena itu, pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan, memperkuat pendampingan usaha, serta membantu pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital agar mampu bersaing dan membuka lapangan kerja baru,” jelasnya.
Sebagai Anggota DPRD Kota Depok, Binton juga mendorong agar pemerintah daerah terus memperluas program pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia usaha, memperkuat kerja sama dengan sektor swasta, serta mempermudah proses perizinan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Ia menambahkan, Kota Depok memiliki potensi besar sebagai kota jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, dan teknologi. Potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda yang baru lulus sekolah maupun perguruan tinggi. “Depok memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu menghubungkan talenta dengan peluang kerja, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga investasi dan UMKM dapat tumbuh bersama,” ungkapnya. Binton berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Menurutnya, keberhasilan mengatasi gelombang PHK tidak hanya diukur dari menurunnya angka pengangguran, tetapi juga dari meningkatnya kualitas tenaga kerja, lahirnya wirausaha baru, serta tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.