Depok – Langkah Presiden Prabowo Subianto menggandeng Imperial College London, perguruan tinggi yang menempati peringkat kedua dunia versi QS World University Rankings, untuk mendukung pembangunan 10 universitas kedokteran dan sains di Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kerja sama tersebut meliputi pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas dosen, penelitian bersama (joint research), program visiting professor, hingga penyusunan standar akademik dan rumah sakit pendidikan.Menanggapi langkah tersebut, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., Anggota DPRD Kota Depok dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia (UKI), menilai bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi kelas dunia merupakan investasi jangka panjang yang sangat strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang kesehatan.”Saya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang membuka ruang kolaborasi dengan Imperial College London. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menambah jumlah dokter, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pelayanan kesehatan agar mampu bersaing di tingkat global,” ujar Binton. Menurut Binton, kebutuhan Indonesia saat ini bukan hanya menambah fakultas kedokteran, tetapi memastikan lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi internasional, kemampuan riset yang kuat, serta menjunjung tinggi etika profesi.
Ia menilai keterlibatan kampus terbaik dunia akan mempercepat transfer pengetahuan, pengembangan teknologi kesehatan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar di Indonesia. “Kolaborasi internasional harus dimanfaatkan untuk membangun budaya riset, memperkuat kapasitas dosen, memperbarui kurikulum sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, dan menghasilkan dokter yang mampu menjawab tantangan kesehatan masa depan.” Sebagai Mahasiswa Doktor Hukum Bisnis, Binton menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tinggi merupakan amanat konstitusi. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan akhlak mulia. Sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia kesehatan sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Menurutnya, kerja sama internasional dalam bidang pendidikan harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, peningkatan mutu, serta pemerataan akses pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia. “Kolaborasi global harus menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, bukan ketergantungan. Indonesia harus mampu melahirkan dokter, peneliti, dan ilmuwan yang nantinya menjadi kekuatan bangsa sendiri.”
Binton mengatakan, selama 31 tahun mengabdi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, ia melihat bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor kesehatan yang kuat akan berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat, stabilitas ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. “Pengalaman saya selama 31 tahun di Bank Rakyat Indonesia mengajarkan bahwa investasi terbaik bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun manusia. SDM yang sehat, cerdas, dan berintegritas akan melahirkan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.” Ia menambahkan bahwa kualitas layanan kesehatan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi, karena investor membutuhkan jaminan tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat maupun tenaga kerja.
Binton menilai Kota Depok memiliki peluang besar mendukung penguatan pendidikan kedokteran nasional. Sebagai kota yang memiliki banyak perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, pusat riset, dan komunitas akademik, Depok dapat menjadi bagian dari ekosistem pengembangan ilmu kesehatan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, rumah sakit, dunia usaha, dan lembaga penelitian perlu terus diperkuat agar inovasi kesehatan dapat berkembang lebih cepat. “Depok memiliki modal besar sebagai kota pendidikan. Kolaborasi antara kampus, rumah sakit, pemerintah, dan sektor swasta harus terus diperkuat agar mampu melahirkan inovasi di bidang kesehatan, farmasi, bioteknologi, hingga kecerdasan buatan untuk pelayanan medis. “Binton mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan universitas medis tidak cukup diukur dari jumlah kampus atau bangunan baru. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tersedianya dosen berkualitas, rumah sakit pendidikan yang memadai, laboratorium modern, pendanaan riset yang berkelanjutan, serta kolaborasi internasional yang memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan Indonesia. “Yang dibangun bukan hanya kampus, tetapi ekosistem pendidikan kedokteran yang unggul. Kita membutuhkan riset yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, dan lulusan yang mampu menjawab tantangan kesehatan nasional maupun global.”
Binton berharap kerja sama strategis dengan Imperial College London menjadi awal transformasi pendidikan tinggi Indonesia menuju standar internasional. Menurutnya, penguatan pendidikan kedokteran harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta pengembangan riset yang mampu menghasilkan inovasi untuk kepentingan masyarakat. “Indonesia memiliki bonus demografi yang besar. Apabila kita mampu membangun pendidikan kedokteran berkelas dunia, memperkuat riset, dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, maka kita sedang menyiapkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa,” tutup Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.