Depok – Fenomena sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 namun tidak melakukan daftar ulang menjadi perhatian serius berbagai pihak. Anggota DPR-RI Sopyan Tan, Komisi X DPR RI bahkan meminta pemerintah untuk melakukan penyelidikan mendalam guna mengetahui penyebab utama tingginya angka peserta yang batal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN). Berdasarkan berbagai temuan dan pembahasan di tingkat nasional, faktor ekonomi menjadi salah satu dugaan paling kuat, terutama terkait kendala biaya pendidikan dan tidak diperolehnya bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Data yang disampaikan dalam pembahasan antara DPR dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menunjukkan bahwa puluhan ribu peserta yang telah dinyatakan lolos SNBP tidak melanjutkan proses registrasi di kampus tujuan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Sejumlah anggota DPR menilai pemerintah perlu melakukan survei dan pendalaman secara menyeluruh untuk mengetahui alasan pasti para calon mahasiswa tersebut tidak melanjutkan kuliah. Selain kemungkinan ketidaksesuaian jurusan atau memilih perguruan tinggi lain, faktor keterbatasan ekonomi dinilai menjadi penyebab yang paling mengkhawatirkan. Dugaan bahwa sebagian peserta tidak mendapatkan bantuan KIP Kuliah sehingga tidak mampu menanggung biaya pendidikan menjadi sorotan utama. Menanggapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., menilai bahwa tingginya angka peserta SNBP yang batal daftar ulang harus menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Binton juga memiliki pengalaman beberapa warga kota depok menelponnya ingin minta tolong bantuan uang karena anaknya mau masuk kuliah karena orang tuanya tidak memiliki Dana. Binton berharap agar pemerintah pusat atau daerah agar peka dan peduli apabila ada kejadian seperti ini. Berharap juga agar pemerintah mengalokasikan Dana bagi orang-orang yang betul-betul tidak mampu atau warga miskin.
Menurut Binton, keberhasilan seorang siswa lolos SNBP seharusnya menjadi awal dari perjalanan pendidikan yang lebih tinggi, bukan justru terhenti karena persoalan biaya. “Ini adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Ketika seorang anak sudah berjuang selama bertahun-tahun, memiliki prestasi akademik yang baik, kemudian berhasil lolos SNBP, tetapi akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi, maka ada persoalan serius yang harus segera diselesaikan bersama,” ujar Binton Nadapdap. Binton menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa. Oleh karena itu, negara harus memastikan tidak ada generasi muda yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan finansial. “Jangan sampai anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan dan prestasi harus mengubur cita-citanya karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Negara harus hadir memberikan solusi nyata melalui perluasan akses bantuan pendidikan, termasuk evaluasi dan penyempurnaan program KIP Kuliah agar benar-benar tepat sasaran,” katanya. Lebih lanjut, Binton menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan pendidikan. Menurutnya, proses administrasi yang terlalu rumit dan ketidaksesuaian data penerima bantuan sering kali menjadi hambatan bagi calon mahasiswa yang sebenarnya layak mendapatkan dukungan. “Kita harus memastikan bahwa sistem pendataan penerima bantuan pendidikan benar-benar akurat. Jangan sampai ada mahasiswa yang secara nyata membutuhkan bantuan tetapi justru tidak lolos verifikasi administrasi. Transparansi dan kemudahan akses harus menjadi prioritas,” ungkapnya.
Sebagai Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton juga mendorong perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sektor swasta untuk memperluas kolaborasi dalam menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. “Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Perlu sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kampus, dunia usaha, dan masyarakat. Semakin banyak program beasiswa yang tersedia, semakin besar peluang anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak,” ujarnya. Binton optimistis Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat potensial untuk menjadi penggerak pembangunan nasional. Namun, menurutnya, potensi tersebut harus didukung oleh kebijakan pendidikan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat. “Generasi muda adalah aset terbesar bangsa. Mereka harus diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan biarkan faktor ekonomi menjadi penghalang bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan tinggi harus menjadi hak yang dapat diakses oleh semua anak Indonesia, bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan finansial,” tutup Binton. Fenomena puluhan ribu peserta SNBP yang batal daftar ulang menjadi pengingat bahwa akses pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah diharapkan dapat segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah strategis agar tidak ada lagi calon mahasiswa yang kehilangan kesempatan kuliah hanya karena keterbatasan biaya.