Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok | Anggota Bapemperda DPRD Kota Depok | Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setelah 31 tahun pengabdian | Penggiat dan Pelaku UMKM | Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Politik pada hakikatnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam negara demokrasi, politik seharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk mengelola kepentingan publik, membangun keadilan sosial, serta menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut saya, kekuasaan politik harus selalu berjalan bersama dengan tanggung jawab. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada seseorang, semakin besar pula kewajiban moral dan konstitusionalnya untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada masyarakat.
Politik dan Etika Kekuasaan
Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh bagaimana kekuasaan dijalankan setelah proses politik selesai. Di sinilah pentingnya etika politik. Kekuasaan tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun kepentingan jangka pendek. Kekuasaan harus ditempatkan sebagai amanah publik yang penggunaannya dapat diuji secara hukum, moral, dan sosial. Menurut saya, politik yang kehilangan etika akan mudah berubah menjadi sekadar kompetisi kekuasaan. Sebaliknya, politik yang dibangun di atas integritas dapat menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Politik Harus Menghasilkan Kebijakan
Masyarakat pada akhirnya tidak hanya membutuhkan retorika politik. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata. Persoalan ekonomi, UMKM, lapangan pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, kepastian hukum, hingga perlindungan terhadap masyarakat membutuhkan proses politik yang rasional, berbasis data, serta mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Karena itu, seorang politisi tidak cukup hanya memiliki kemampuan berbicara. Ia juga harus memiliki kemampuan memahami persoalan, membaca regulasi, mendengar aspirasi, serta menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam kebijakan publik.
Demokrasi Membutuhkan Ruang Dialog
Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Justru melalui perbedaan gagasan, masyarakat dapat menguji berbagai pilihan kebijakan secara lebih terbuka. Namun perbedaan politik tidak boleh berkembang menjadi permusuhan. Menurut saya, demokrasi yang sehat membutuhkan budaya dialog, argumentasi yang rasional, penghormatan terhadap hukum, serta kesediaan untuk mendengarkan pandangan yang berbeda. Politik harus menjadi ruang adu gagasan, bukan ruang untuk saling menjatuhkan martabat.
Kekuasaan Harus Dapat Dipertanggungjawabkan
Dalam perspektif negara hukum, tidak ada kekuasaan yang seharusnya berjalan tanpa batas. Setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban. Karena itu, transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut saya, semakin terbuka sebuah pemerintahan terhadap kritik dan evaluasi, semakin besar peluang untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik. Kritik tidak selalu harus dipandang sebagai ancaman. Dalam demokrasi, kritik justru merupakan salah satu mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.
Politik sebagai Pengabdian
Pada akhirnya, jabatan politik bersifat sementara. Tetapi keputusan yang dibuat melalui jabatan tersebut dapat memberikan dampak panjang bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, politik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang memperoleh kekuasaan, tetapi harus dilanjutkan dengan pertanyaan yang jauh lebih penting: untuk siapa kekuasaan itu digunakan dan manfaat apa yang dihasilkan bagi masyarakat? Menurut saya, politik yang bermartabat adalah politik yang mampu menyatukan kekuasaan dengan tanggung jawab, hukum dengan keadilan, serta gagasan dengan kerja nyata. Di situlah politik memperoleh makna yang sesungguhnya: bukan sekadar sebagai arena perebutan jabatan, tetapi sebagai jalan pengabdian dalam membangun masyarakat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan keadilan bagi sebanyak-banyaknya warga negara.(BN)