Oleh: Cindy Debora Nadapdap
Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Generasi muda saat ini hidup di tengah arus informasi politik yang sangat cepat. Melalui media sosial, kita dapat mengetahui perdebatan mengenai pemerintah, kebijakan publik, pemilu, parlemen, hukum, hingga berbagai persoalan sosial hanya dalam hitungan detik. Namun menurut saya, memahami politik saja belum cukup. Generasi muda juga perlu memahami konstitusi dan hukum agar mampu melihat bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dan dibatasi. Politik berbicara mengenai kekuasaan, pengambilan keputusan, kepentingan publik, serta bagaimana negara dikelola. Sementara hukum memberikan aturan agar kekuasaan tersebut mempunyai batas. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan demokrasi.
Politik dan Hukum Harus Dipahami Bersama
Sebagai mahasiswa Ilmu Politik sekaligus Hukum, saya melihat bahwa banyak persoalan publik sebenarnya berada di antara dua bidang tersebut. Sebuah kebijakan pemerintah lahir melalui proses politik, tetapi pelaksanaannya harus mempunyai dasar hukum. Undang-undang dibentuk melalui proses politik, tetapi setelah berlaku harus menjadi aturan yang mengikat. Pejabat memperoleh kewenangan melalui sistem politik dan pemerintahan, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.
Karena itu, memahami politik tanpa memahami hukum dapat membuat kita hanya melihat siapa yang berkuasa. Sebaliknya, memahami hukum tanpa melihat proses politik dapat membuat kita kehilangan konteks mengenai bagaimana sebuah keputusan lahir. Generasi muda perlu memahami keduanya agar mampu melihat kekuasaan secara lebih kritis dan utuh.
Konstitusi Bukan Hanya Bacaan Mahasiswa Hukum
Konstitusi sering dianggap sebagai sesuatu yang hanya perlu dipahami oleh mahasiswa hukum, advokat, hakim, atau pejabat negara. Padahal konstitusi berkaitan langsung dengan kehidupan setiap warga negara. Di dalamnya terdapat prinsip mengenai kekuasaan negara, lembaga-lembaga pemerintahan, hak warga negara, demokrasi, serta hubungan antara negara dan masyarakat.
Karena itu, generasi muda perlu mengetahui setidaknya prinsip-prinsip dasar konstitusi. Ketika berbicara mengenai kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, persamaan di hadapan hukum, atau kewenangan lembaga negara, kita sebenarnya sedang berbicara mengenai persoalan konstitusional. Konstitusi bukan hanya dokumen negara. Konstitusi adalah salah satu dasar yang menentukan bagaimana rakyat dilindungi dari penggunaan kekuasaan yang berlebihan.
Jangan Menilai Kebijakan Hanya dari Siapa yang Membuatnya
Dalam politik, masyarakat terkadang terlalu cepat menilai sebuah kebijakan berdasarkan siapa tokoh, pemerintah, atau kelompok politik yang membuatnya. Jika dibuat oleh kelompok yang disukai, kebijakan dianggap benar. Jika dibuat oleh kelompok yang tidak disukai, kebijakan langsung dianggap salah.
Menurut saya, cara berpikir seperti ini perlu dihindari. Kebijakan publik seharusnya dinilai berdasarkan substansinya. Apa tujuannya? Siapa yang memperoleh manfaat? Siapa yang terdampak? Apakah proses pembentukannya terbuka? Apakah sesuai dengan hukum? Apakah hak masyarakat tetap dilindungi?
Generasi muda harus belajar memisahkan penilaian terhadap sebuah kebijakan dari fanatisme terhadap tokoh politik tertentu. Politik yang sehat membutuhkan masyarakat yang mampu menilai gagasan, bukan sekadar mengikuti figur.
Kritik Harus Berdasarkan Fakta dan Aturan
Generasi muda mempunyai ruang yang sangat besar untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial. Ini merupakan perkembangan penting bagi partisipasi demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga membutuhkan tanggung jawab.
Sebelum mengkritik suatu kebijakan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa isi kebijakannya. Sebelum mengatakan sebuah tindakan melanggar hukum, kita perlu mengetahui aturan yang menjadi dasarnya. Kritik yang didukung data, dokumen, dan argumentasi hukum akan jauh lebih kuat dibandingkan sekadar kemarahan di media sosial.
Menurut saya, keberanian berbicara harus berjalan bersama kemauan untuk membaca dan memahami persoalan.
Kekuasaan Harus Memiliki Batas
Dalam kehidupan politik, kekuasaan diperlukan agar pemerintah dapat bekerja. Negara membutuhkan kewenangan untuk membuat kebijakan, mengelola anggaran, memberikan pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta menjalankan pembangunan. Namun kekuasaan tidak boleh tanpa batas.
Hukum harus memastikan bahwa setiap kewenangan digunakan sesuai dengan tujuan yang diberikan. Lembaga negara juga harus dapat saling mengawasi, sementara masyarakat harus tetap mempunyai ruang untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Di sinilah pentingnya prinsip negara hukum.
Jabatan memberikan kewenangan, tetapi hukum menentukan batas kewenangan tersebut.
Anak Muda Jangan Hanya Ramai Saat Pemilu
Partisipasi politik anak muda tidak boleh hanya muncul ketika masa pemilu. Demokrasi berlangsung setiap hari. Setelah pemimpin terpilih, masyarakat tetap mempunyai peran untuk mengikuti kebijakan pemerintah, mengawasi penggunaan anggaran, membaca peraturan, memperhatikan pelayanan publik, dan menyampaikan aspirasi.
Generasi muda perlu membangun kebiasaan untuk membaca lebih banyak daripada sekadar melihat potongan video politik. Baca dokumennya. Pahami peraturannya. Bandingkan berbagai pandangan. Periksa faktanya. Dengan begitu, anak muda tidak mudah terbawa oleh informasi yang menyesatkan atau narasi politik yang terlalu sederhana.
Pendidikan Politik Harus Membentuk Warga yang Kritis
Pendidikan politik bukan berarti mengajarkan seseorang untuk mendukung partai atau tokoh tertentu. Pendidikan politik seharusnya membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memahami cara kerja lembaga negara, serta mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dibuat dan diawasi.
Begitu juga dengan pendidikan hukum. Tujuannya bukan agar semua orang menjadi ahli hukum, tetapi agar masyarakat memahami bahwa mereka memiliki hak dan mengetahui ke mana harus mencari perlindungan ketika hak tersebut dilanggar. Jika generasi muda mempunyai literasi politik sekaligus literasi hukum yang baik, kualitas demokrasi juga akan semakin kuat.
Generasi Muda Harus Menjadi Warga Negara yang Sadar
Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya aktif berbicara tentang politik, tetapi juga memahami dasar hukum dari kehidupan bernegara. Generasi yang berani mengkritik, tetapi mau memeriksa fakta. Generasi yang menghormati perbedaan politik, tetapi tetap berpegang pada prinsip hukum. Generasi yang tidak mudah mengidolakan kekuasaan, tetapi juga tidak asal menuduh tanpa dasar.
Menurut saya, anak muda yang memahami politik dan hukum akan lebih mampu menjaga demokrasi karena mereka mengetahui bagaimana kekuasaan diperoleh, bagaimana kekuasaan digunakan, dan di mana kekuasaan harus dibatasi.
Karena itu, jangan hanya bertanya siapa yang sedang berkuasa. Tanyakan juga: apa dasar kewenangannya, bagaimana kekuasaan itu digunakan, siapa yang mengawasinya, dan apakah hak masyarakat tetap terlindungi?
Demokrasi membutuhkan generasi yang berani bersuara. Tetapi negara hukum juga membutuhkan generasi yang memahami apa yang mereka perjuangkan.