Oleh: Cindy Debora Nadapdap
Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pemilu seharusnya menjadi kesempatan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang dipercaya memimpin dan mewakili kepentingannya. Setiap suara memiliki nilai yang sama, baik suara seorang pejabat, pengusaha, mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat kecil. Namun nilai demokrasi tersebut dapat rusak ketika pilihan politik mulai dipengaruhi oleh uang, pemberian barang, atau keuntungan sesaat. Menurut saya, suara rakyat bukan barang dagangan dan tidak seharusnya dapat dibeli. Politik uang bukan hanya persoalan seseorang menerima sejumlah uang menjelang pemilu. Persoalannya jauh lebih besar karena praktik tersebut dapat merusak hubungan antara rakyat dan orang yang dipilihnya.
Politik Uang Mengubah Demokrasi Menjadi Transaksi
Dalam demokrasi yang sehat, masyarakat memilih berdasarkan gagasan, rekam jejak, program, kemampuan, dan integritas calon pemimpin. Namun politik uang dapat mengubah proses tersebut menjadi transaksi sederhana: siapa memberi, dia yang dipilih. Ketika hal itu terjadi, substansi demokrasi mulai hilang. Calon pemimpin tidak lagi berlomba menawarkan program terbaik, tetapi dapat tergoda untuk berlomba mengeluarkan biaya terbesar. Sebaliknya, sebagian masyarakat dapat melihat pemilu hanya sebagai kesempatan memperoleh keuntungan sesaat. Padahal jabatan politik berlangsung bertahun-tahun, sementara uang yang diterima mungkin habis dalam hitungan hari.
Jangan menukar masa depan lima tahun dengan keuntungan yang hanya dinikmati beberapa saat.
Politik Mahal Dapat Melahirkan Masalah Baru
Politik uang juga berkaitan dengan persoalan biaya politik. Jika seseorang harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memperoleh jabatan, maka pertanyaan yang wajar muncul adalah: bagaimana biaya tersebut akan dikembalikan? Di sinilah risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat muncul. Demokrasi seharusnya menghasilkan pemimpin yang berpikir tentang kepentingan rakyat, bukan orang yang sejak awal dibebani keinginan mengembalikan modal politik. Karena itu, pemberantasan politik uang bukan sekadar urusan menjelang pencoblosan. Ini juga bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan mencegah lahirnya praktik koruptif setelah pemilu.
Hukum Harus Tegas, Tetapi Masyarakat Juga Harus Berubah
Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat politik uang bukan hanya persoalan etika, tetapi juga mempunyai dimensi hukum. Peraturan pemilu memberikan batasan terhadap praktik pemberian uang atau materi untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut penting agar kompetisi politik berlangsung secara adil. Namun hukum saja tidak cukup. Sebanyak apa pun aturan dibuat, politik uang akan tetap sulit diberantas apabila masyarakat masih menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Perubahan harus berjalan dari dua arah: penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat yang semakin kuat. Jika ada pihak yang menawarkan uang untuk membeli pilihan politik, masyarakat seharusnya mulai berani mengatakan bahwa suara mereka jauh lebih berharga.
Generasi Muda Jangan Menganggap Politik Uang sebagai Tradisi
Generasi muda mempunyai peran penting dalam memutus budaya politik transaksional. Jangan sampai kita menerima alasan bahwa politik uang sudah terjadi sejak lama sehingga dianggap normal. Sesuatu yang terus dilakukan belum tentu benar. Generasi muda harus berani mempertanyakan praktik politik yang tidak sehat. Mahasiswa dan pemilih muda juga harus menjadi kelompok yang mendorong politik berbasis gagasan. Kita harus mulai bertanya kepada calon pemimpin: Apa programnya? Bagaimana rekam jejaknya? Apa yang pernah dikerjakannya? Bagaimana pandangannya mengenai pendidikan, lapangan kerja, ekonomi, lingkungan, hukum, dan kesejahteraan masyarakat? Pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada bertanya berapa uang yang diberikan menjelang pemilu.
Jangan Biarkan Kemiskinan Dimanfaatkan Politik
Kita juga harus melihat politik uang secara lebih manusiawi. Tidak semua masyarakat yang menerima pemberian politik berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Ada masyarakat yang hidup dalam kesulitan sehingga uang dalam jumlah tertentu dapat terasa sangat berarti. Karena itu, persoalan politik uang tidak boleh diselesaikan hanya dengan menyalahkan masyarakat. Negara juga mempunyai tanggung jawab memperbaiki kesejahteraan, pendidikan politik, akses informasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kemiskinan jangan sampai menjadi celah yang dimanfaatkan untuk membeli pilihan politik. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan warga negara yang bebas menentukan pilihan tanpa tekanan ekonomi maupun transaksi.
Media Sosial Harus Membantu Pendidikan Politik
Generasi muda mempunyai kekuatan besar melalui media sosial. TikTok, Instagram, YouTube, X, Facebook, dan berbagai platform lainnya dapat digunakan bukan hanya untuk kampanye, tetapi juga untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Anak muda dapat membuat konten mengenai rekam jejak calon, membandingkan program, menjelaskan pentingnya memilih secara rasional, serta mengingatkan masyarakat mengenai bahaya politik uang. Tetapi media sosial juga harus digunakan secara bertanggung jawab. Jangan melawan politik uang dengan fitnah, hoaks, atau serangan pribadi. Perjuangan membangun demokrasi yang sehat tetap harus berdasarkan fakta, data, dan aturan hukum.
Pemimpin Harus Dipilih karena Kemampuan, Bukan Pemberian
Indonesia membutuhkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, memahami persoalan masyarakat, serta mempunyai keberanian mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Kualitas seperti itu tidak dapat dinilai dari amplop menjelang pemilu. Justru masyarakat harus semakin kritis kepada calon yang mencoba membangun hubungan politik melalui transaksi. Pemimpin yang baik seharusnya datang membawa gagasan, bukan membeli dukungan. Masyarakat pun seharusnya memberikan suara karena percaya, bukan karena dibayar.
Generasi Muda Harus Menjaga Harga Suara
Beberapa tahun mendatang, generasi muda akan semakin mendominasi berbagai ruang kehidupan bangsa. Mereka akan menjadi pemimpin, pembuat kebijakan, penegak hukum, akademisi, pengusaha, jurnalis, aktivis, serta pemilih yang menentukan arah Indonesia. Karena itu, budaya demokrasi yang ingin kita bangun harus dimulai sejak sekarang. Jangan menganggap satu suara tidak berarti. Satu suara adalah bentuk kedaulatan rakyat. Ketika jutaan suara diberikan berdasarkan hati nurani, pengetahuan, dan pertimbangan rasional, demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang jauh lebih berkualitas. Sebaliknya, jika suara dapat diperjualbelikan, demokrasi berisiko kehilangan maknanya.
Suara rakyat bukan untuk dibeli. Politik bukan pasar tempat kekuasaan diperdagangkan. Demokrasi harus menjadi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik berdasarkan integritas, kemampuan, dan gagasan.
Generasi muda harus menjadi bagian dari perubahan tersebut. Tolak politik uang, jaga kebebasan memilih, dan jangan pernah menjual masa depan demokrasi Indonesia hanya untuk keuntungan sesaat.