Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Ketua DPD PSI Kota Depok | Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Kristen Indonesia | Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setelah 31 tahun pengabdian | Penggiat dan Pelaku UMKM
Video pidato Presiden yang beredar di media sosial ini menyampaikan pesan yang menurut saya sangat kuat: Indonesia memiliki kekayaan yang besar, tetapi kekayaan tersebut jangan sampai justru dinikmati oleh segelintir pihak sementara rakyat terus hidup dalam kesulitan. Salah satu pernyataan yang paling menarik perhatian dalam video tersebut adalah, “Kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus.” Kalimat tersebut sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Negara hadir bukan hanya untuk mengatur pemerintahan, membuat kebijakan, atau mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Tujuan akhirnya haruslah kesejahteraan rakyat.
Menurut saya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan gedung, investasi yang masuk, atau besarnya anggaran negara. Yang jauh lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan dalam kehidupannya. Apakah lapangan pekerjaan semakin terbuka, UMKM semakin mudah berkembang, pendidikan dan pelayanan kesehatan semakin terjangkau, serta petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin sejahtera. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Kita memiliki sumber daya alam, tanah yang luas, laut, mineral, hasil perkebunan, energi, serta jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan ekonomi. Namun kekayaan tersebut tidak akan mempunyai arti apabila manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat. Menurut saya, pemerintah harus memastikan pengelolaan kekayaan negara benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kekayaan Indonesia hanya menghasilkan keuntungan besar bagi kelompok tertentu, sementara masyarakat masih kesulitan memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup.
Investasi tentu diperlukan. Dunia usaha juga harus diberikan kesempatan untuk berkembang dan memperoleh keuntungan secara wajar. Namun kepentingan ekonomi harus berjalan bersama dengan kepentingan masyarakat. Karena itu diperlukan regulasi, pengawasan, transparansi, serta keberanian pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya nasional tetap berpihak kepada kepentingan bangsa. Kita juga harus menyadari bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan seseorang tidak memiliki uang. Kemiskinan berkaitan dengan kesempatan. Ketika seseorang sulit mendapatkan pendidikan, pekerjaan, akses modal, keterampilan, atau pelayanan publik, kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya menjadi semakin kecil. Di sinilah negara harus hadir. Rakyat bukan hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga membutuhkan kesempatan untuk menjadi mandiri. Masyarakat harus diberikan akses terhadap pendidikan, pelatihan, pekerjaan, permodalan yang sehat, pasar, teknologi, serta lingkungan usaha yang memungkinkan mereka berkembang.
Saya melihat UMKM sebagai salah satu kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Jutaan masyarakat menggantungkan kehidupannya dari usaha kecil, perdagangan, kuliner, jasa, kerajinan, dan berbagai kegiatan ekonomi rakyat lainnya. Karena itu, keberpihakan kepada UMKM tidak boleh hanya menjadi slogan. Pelaku usaha kecil harus mendapatkan kemudahan perizinan, akses pasar, pendampingan, pendidikan keuangan, serta kesempatan memperoleh pembiayaan yang tidak justru menjerat mereka dalam beban utang. Dalam video tersebut juga muncul pesan bahwa pemerintah harus memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak boleh mudah dibohongi oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan. Menurut saya, pesan ini penting. Pemerintah harus membuka pintu bagi investasi dan dunia usaha, tetapi pada saat yang sama kepentingan nasional tidak boleh dikorbankan.
Kerja sama dengan siapa pun harus memberikan manfaat yang adil bagi Indonesia. Jangan sampai sumber daya kita keluar, keuntungan dinikmati pihak tertentu, tetapi masyarakat hanya menjadi penonton. Negara harus mempunyai posisi yang kuat dalam menjaga sumber daya, penerimaan negara, kesempatan kerja, lingkungan, serta hak-hak masyarakat. Semangat keberpihakan kepada rakyat juga harus diterapkan sampai tingkat daerah. Sebagai Anggota DPRD Kota Depok Komisi A, saya melihat pemerintah daerah mempunyai peran penting karena banyak pelayanan pemerintah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari pelayanan administrasi, perizinan, pertanahan, perlindungan konsumen, pemberdayaan UMKM, hingga berbagai pelayanan publik lainnya harus semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
Jangan sampai masyarakat kecil harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit ketika sedang berusaha memperbaiki kehidupannya. Pemerintah harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan menambah persoalan.
Pada akhirnya, Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi negara yang kaya sumber daya. Kita harus menjadi bangsa yang mampu mengelola kekayaannya sendiri dan menjadikannya sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat. Rakyat Indonesia jangan terus dimiskinkan. Rakyat harus diberikan kesempatan untuk bekerja, berusaha, memperoleh pendidikan, meningkatkan kemampuan, dan naik kelas secara ekonomi. Menurut saya, kekayaan terbesar Indonesia bukan hanya apa yang berada di dalam tanah dan lautnya, tetapi rakyat Indonesia itu sendiri. Ketika rakyat kuat, ekonomi akan kuat. Ketika rakyat sejahtera, negara akan semakin kokoh. Ketika kekayaan Indonesia benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, cita-cita menuju Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur akan semakin nyata.