Depok – Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diawali dengan membangun budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H. dan juga Mahasiswa Doktor S3 Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia Menurut Binton, pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk meminimalkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara negara diharapkan terus memperkuat integritas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. “Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Seluruh aparatur negara harus menjadi teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Binton Nadapdap.
Ia menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta pengambilan kebijakan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Menurutnya, pengawasan internal yang kuat, pemanfaatan teknologi digital, serta partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. “Saya berharap seluruh lembaga negara terus memperkuat sistem pengawasan dan membangun budaya kerja yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, serta profesionalisme. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terus meningkat,” katanya.
Binton juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih melalui pengawasan yang konstruktif serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Ia berharap komitmen membangun pemerintahan yang bersih terus diperkuat melalui peningkatan integritas aparatur, penerapan tata kelola yang baik, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Dengan langkah tersebut, Indonesia diyakini akan memiliki fondasi yang semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.