Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Ketua DPD PSI Kota Depok, Anggota DPRD Kota Depok Komisi A, dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
Kebakaran yang melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 7 Agustus 2026, menjadi peristiwa yang perlu mendapat perhatian serius. Api melanda sejumlah lantai gedung dan membuat petugas pemadam kebakaran bekerja hingga Sabtu. Penanganan melibatkan puluhan armada serta ratusan personel dari berbagai unsur. Penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan.
Menurut saya, kejadian ini harus menjadi alarm penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan dan sistem proteksi kebakaran pada gedung-gedung pemerintahan. Gedung pemerintah setiap hari digunakan oleh banyak ASN dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Karena itu, sistem alarm, sprinkler, hidran, jalur evakuasi, tangga darurat, instalasi listrik hingga kesiapan petugas menghadapi keadaan darurat harus diperiksa secara berkala.
Saya mengapresiasi kerja cepat petugas pemadam kebakaran, PMI, kepolisian, TNI, tenaga kesehatan dan berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan kejadian tersebut. PMI DKI Jakarta sendiri mengerahkan ambulans dan tenaga medis serta memberikan penanganan kepada korban yang terdampak paparan asap. Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan data dan pelayanan publik tetap terlindungi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyampaikan bahwa data perpajakan DKI Jakarta telah memiliki cadangan digital sehingga tetap aman dan pelayanan perpajakan dapat terus berjalan.
Ini menunjukkan betapa pentingnya sistem pencadangan data dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dokumen dan data masyarakat tidak boleh bergantung hanya pada satu lokasi fisik. Kebakaran ini sebaiknya tidak hanya berhenti pada proses pemadaman dan perbaikan gedung. Perlu dilakukan investigasi secara transparan untuk mengetahui penyebabnya sekaligus menjadi bahan evaluasi agar peristiwa serupa dapat dicegah.
Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Gedung pemerintahan bukan hanya aset daerah, tetapi tempat pelayanan masyarakat. Karena itu, keamanan gedung, perlindungan data, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat harus menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan publik. Semoga proses pemulihan Gedung Bapenda DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik dan kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk semakin memperkuat standar keselamatan gedung serta perlindungan pelayanan publik.