JAKARTA – Upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran diperkirakan akan semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai langkah diproyeksikan akan diarahkan pada percepatan investasi, penguatan sektor industri, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang setiap tahun memasuki dunia kerja dalam jumlah besar.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., menilai bahwa penciptaan lapangan kerja harus menjadi fokus utama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Sebagai Ketua DPD PSI Kota Depok sekaligus mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia yang memiliki pengalaman selama 31 tahun di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Binton berpandangan bahwa kualitas lapangan kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing bangsa di tengah dinamika ekonomi global.
Lapangan kerja yang tersedia, menurutnya, harus mampu memberikan kepastian penghasilan, perlindungan hukum bagi pekerja, kesempatan meningkatkan kompetensi, serta ruang pengembangan karier. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dinilai harus berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kurikulum pendidikan, pelatihan vokasi, serta program peningkatan keterampilan perlu disusun berdasarkan kebutuhan pasar kerja agar lulusan sekolah maupun perguruan tinggi lebih siap bersaing.
Sektor UMKM juga dipandang sebagai motor penting dalam menyerap tenaga kerja. Dukungan terhadap akses permodalan, kemudahan perizinan, digitalisasi usaha, serta pendampingan bisnis diyakini akan mempercepat lahirnya wirausaha baru sekaligus memperluas kesempatan kerja di berbagai daerah.
Di sisi lain, investasi yang masuk ke Indonesia diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan.
Binton menegaskan bahwa momentum transformasi ekonomi nasional harus dimanfaatkan untuk membangun lapangan kerja yang berkualitas, produktif, dan mampu memberikan kepastian masa depan bagi para pekerja. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan dunia pendidikan, target menurunkan angka pengangguran diyakini dapat tercapai sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.
Saran dan Solusi dari Binton Nadapdap
Binton Nadapdap menilai bahwa penanganan pengangguran tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian agar penciptaan lapangan kerja benar-benar berdampak nyata.
Pertama, pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Kurikulum di sekolah maupun perguruan tinggi harus disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing.
Kedua, UMKM harus menjadi prioritas dalam penciptaan lapangan kerja. Dukungan berupa akses permodalan yang mudah, pendampingan usaha, pelatihan digitalisasi, hingga perluasan akses pasar diyakini dapat mempercepat lahirnya wirausaha baru dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Ketiga, investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen terhadap penyerapan tenaga kerja lokal serta pengembangan kompetensi pekerja Indonesia.
Keempat, pemerintah daerah perlu aktif membangun pusat pelatihan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan industri di wilayah masing-masing. Dengan demikian, pencari kerja dapat memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan pasar sehingga angka pengangguran dapat ditekan.
Kelima, perlu ada penguatan perlindungan bagi pekerja agar lapangan kerja yang tercipta tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga berkualitas. Kepastian upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kesempatan pengembangan karier menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Binton, keberhasilan mengatasi pengangguran bukan sekadar membuka sebanyak mungkin pekerjaan, melainkan menghadirkan pekerjaan yang produktif, layak, dan mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi setiap keluarga Indonesia. Lapangan kerja berkualitas akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.