Depok – Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., Mahasiswa Doktor S3 Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia menyambut baik pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh pejabat negara, birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, serta aparat penegak hukum untuk melakukan introspeksi diri sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Menurut Binton Nadapdap, ajakan Presiden tersebut merupakan pengingat bahwa setiap penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. “Pesan Presiden Prabowo agar seluruh pejabat, birokrat, TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan melakukan introspeksi diri merupakan langkah yang sangat tepat. Introspeksi bukan sekadar evaluasi pribadi, tetapi komitmen untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui tindakan nyata yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Binton. Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi harus terus diperkuat dengan membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta pengawasan yang efektif di setiap lembaga negara. “Seluruh aparatur negara harus menjadi teladan dalam menaati hukum, menjauhi praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Ketika integritas menjadi budaya kerja, maka pemerintahan yang kuat dan berwibawa akan semakin mudah diwujudkan,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengingatkan seluruh pejabat negara, birokrat, TNI, Polri, dan jajaran kejaksaan agar senantiasa melakukan introspeksi diri serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur negara dalam melayani masyarakat. Ajakan tersebut dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Binton menilai bahwa introspeksi harus diwujudkan dalam langkah konkret, seperti peningkatan disiplin, transparansi dalam pengambilan keputusan, pelayanan yang cepat dan responsif, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Ia juga mengajak seluruh aparatur negara di tingkat pusat maupun daerah untuk menjadikan pesan Presiden sebagai momentum memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Bangsa yang maju membutuhkan aparatur negara yang bekerja dengan hati, menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Saya berharap semangat introspeksi yang disampaikan Presiden Prabowo dapat menjadi budaya di seluruh lembaga pemerintahan sehingga kepercayaan publik terhadap negara semakin kuat,” tutup Binton.