Depok – Sebuah video yang beredar luas di media sosial menjadi perbincangan publik setelah menampilkan narasi mengenai dugaan potensi penyimpangan anggaran dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Video tersebut memuat berbagai klaim dan opini terkait kemungkinan terjadinya praktik mark up maupun korupsi dalam pelaksanaan program yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa tersebut. Meski demikian, hingga saat ini berbagai narasi yang beredar dalam video tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan verifikasi dari pihak-pihak yang berwenang. Sejumlah kalangan pun mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi dari lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum.
Menanggapi ramainya perbincangan publik tersebut, Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap,S.Sos.,S.H.,M.M.,M.H., Pemberantasan Korupsi yang mempergunakan uang rakyat khususnya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Wakil Presiden Gibran Rakabumi harus benar-benar diawasi baik oleh pemerintah maupun rakyat. Program Koperasi Merah Putih sangat bermanfaat buat kesejahteraan Rakyat. Binton juga menegaskan bahwa setiap program yang menggunakan uang negara wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan terbuka untuk diawasi masyarakat. “Pada prinsipnya, setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada dugaan penyimpangan, maka harus dibuktikan melalui mekanisme audit dan pengawasan yang berlaku. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang belum terverifikasi, namun di sisi lain pengawasan juga tidak boleh dilemahkan,” ujar Binton. Menurutnya, program Koperasi Merah Putih memiliki tujuan yang baik untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Karena itu, keberhasilan program tersebut harus didukung dengan tata kelola yang profesional dan pengawasan yang ketat. “Program yang baik harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh oknum. Pengawasan dari pemerintah, aparat pengawas internal, lembaga audit, hingga partisipasi masyarakat sangat penting agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” katanya.
Binton juga mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Ia menilai kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun harus tetap didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kita mendukung keterbukaan informasi dan kontrol sosial dari masyarakat. Tetapi semua tuduhan tentu harus dibuktikan melalui proses yang objektif dan sesuai hukum. Jangan sampai muncul fitnah, namun jangan pula menutup ruang bagi pengawasan publik,” tambahnya. Lebih lanjut, Binton berharap pemerintah dapat secara rutin mempublikasikan perkembangan pelaksanaan program, termasuk penggunaan anggaran dan capaian yang telah diraih. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya berbagai spekulasi. “Transparansi adalah kunci. Semakin terbuka sebuah program kepada publik, maka semakin kecil ruang untuk penyimpangan dan semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai narasi yang beredar dalam video tersebut. Publik diimbau menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari instansi yang berwenang guna memperoleh gambaran yang utuh dan akurat.