Oleh: Davinci Nadapdap
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta | Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia – Program Studi Administrasi Negara
Di era pemerintahan digital, data menjadi salah satu dasar terpenting dalam pengambilan keputusan. Data digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, hingga berbagai program pemerintah. Namun menurut saya, data warga tidak boleh dipandang hanya sebagai kumpulan angka di dalam sistem. Di balik setiap data terdapat manusia, hak, kebutuhan, dan kehidupan yang dapat terdampak oleh keputusan pemerintah. Sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum sekaligus administrasi negara, saya melihat pengelolaan data publik berada pada pertemuan dua kepentingan besar. Pemerintah membutuhkan data agar dapat bekerja secara efektif, sementara masyarakat membutuhkan jaminan bahwa data mereka digunakan secara benar, aman, akurat, dan tidak disalahgunakan.
Data yang Salah Bisa Menghasilkan Kebijakan yang Salah
Pemerintahan yang baik membutuhkan keputusan berbasis data. Namun data hanya bermanfaat apabila kualitasnya dapat dipercaya. Kesalahan nama, alamat, status ekonomi, data keluarga, kepemilikan, atau informasi administratif lainnya dapat menimbulkan akibat nyata bagi masyarakat. Seseorang yang sebenarnya berhak menerima bantuan dapat tidak terdaftar. Sebaliknya, orang yang sudah tidak memenuhi kriteria mungkin masih tercatat sebagai penerima. Karena itu, persoalan data bukan hanya masalah teknis komputer. Data yang tidak akurat dapat menghasilkan pelayanan yang tidak tepat dan kebijakan yang salah sasaran. Pemerintah harus memiliki mekanisme pembaruan, verifikasi, dan koreksi data yang mudah diakses masyarakat.
Jangan Membuat Rakyat Menjadi Korban Perbedaan Data Antarinstansi
Salah satu persoalan administrasi yang sering dirasakan masyarakat adalah adanya data yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Masyarakat kemudian diminta mengurus sendiri ketidaksesuaian tersebut, datang ke berbagai kantor, membawa dokumen yang sama, atau mengulangi proses verifikasi. Menurut saya, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menjadi pihak yang menanggung kerumitan koordinasi antarlembaga pemerintah. Jika pemerintah ingin membangun sistem administrasi yang terintegrasi, maka integrasi data harus diikuti integrasi tanggung jawab. Jangan sampai sistem pemerintah saling terhubung secara teknologi, tetapi masyarakat tetap harus menjadi penghubung secara manual.
Kemudahan Akses Harus Diikuti Perlindungan Data
Digitalisasi memberikan banyak manfaat. Masyarakat dapat mengakses pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor, mengisi berbagai permohonan secara daring, dan memperoleh pelayanan lebih cepat. Namun semakin banyak data yang tersimpan secara digital, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaganya. Data masyarakat tidak boleh mudah diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Penggunaan data harus memiliki tujuan yang jelas dan kewenangan yang sah. Pemerintah harus membangun sistem keamanan yang kuat, membatasi akses berdasarkan kebutuhan, serta memastikan setiap penggunaan data dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Kemudahan pelayanan tidak boleh dibayar dengan hilangnya rasa aman masyarakat terhadap data pribadinya.
Masyarakat Harus Tahu untuk Apa Datanya Digunakan
Kepercayaan publik akan tumbuh apabila pemerintah terbuka mengenai bagaimana data masyarakat digunakan. Ketika masyarakat diminta memberikan informasi tertentu, seharusnya mereka mengetahui tujuan pengumpulan data tersebut, siapa yang mengelolanya, dan untuk kepentingan apa data digunakan. Transparansi penting agar masyarakat tidak merasa bahwa setelah menyerahkan data, mereka kehilangan kendali sepenuhnya atas informasi dirinya. Pemerintahan digital harus dibangun bukan hanya dengan teknologi yang canggih, tetapi juga dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
Hak untuk Memperbaiki Data Harus Dipermudah
Kesalahan data dapat terjadi. Yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat mengetahui datanya salah tetapi tidak mudah memperbaikinya. Proses koreksi seharusnya sederhana dan jelas. Masyarakat perlu mengetahui ke mana harus mengajukan perbaikan, dokumen apa yang diperlukan, berapa lama prosesnya, serta bagaimana memantau status permohonannya. Jangan sampai seseorang kehilangan hak atas pelayanan hanya karena kesalahan administratif yang sebenarnya dapat diperbaiki. Dalam administrasi negara, kepastian prosedur sangat penting. Sementara dalam perspektif hukum, masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil ketika data yang digunakan pemerintah berkaitan dengan hak mereka.
Integrasi Data Jangan Berarti Semua Data Bisa Diakses Semua Lembaga
Integrasi data memang penting untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi pengulangan administrasi. Namun integrasi bukan berarti seluruh instansi harus dapat membuka seluruh informasi warga tanpa batas. Setiap lembaga hanya seharusnya mengakses informasi yang memang diperlukan sesuai fungsi dan kewenangannya. Prinsip ini penting agar efisiensi pemerintahan tetap berjalan bersama perlindungan hak masyarakat. Pemerintah boleh membangun sistem yang terhubung, tetapi akses tetap harus memiliki batas.
Teknologi Tidak Boleh Menghilangkan Tanggung Jawab Manusia
Ketika pemerintah semakin mengandalkan sistem digital dan otomatisasi, ada risiko keputusan dianggap sebagai hasil sistem yang tidak dapat dipertanyakan. Padahal teknologi tetap dibuat, dioperasikan, dan digunakan oleh manusia. Jika suatu sistem memberikan hasil yang merugikan masyarakat, harus tetap ada pejabat atau unit yang bertanggung jawab untuk menjelaskan dan meninjaunya. Jangan sampai masyarakat mendapatkan jawaban, “memang dari sistemnya seperti itu,” tanpa ada jalan untuk memperoleh penjelasan atau koreksi. Teknologi seharusnya membantu pemerintah mengambil keputusan lebih baik, bukan menjadi alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban.
Data Harus Menghasilkan Pelayanan yang Lebih Baik
Tujuan akhir pengumpulan dan pengolahan data pemerintah seharusnya bukan sekadar membangun basis data yang besar. Data harus menghasilkan manfaat. Jika pemerintah memiliki data pendidikan, data tersebut seharusnya membantu memperbaiki kualitas pendidikan. Jika memiliki data kesehatan, seharusnya membantu memperluas pelayanan kesehatan. Jika memiliki data sosial ekonomi, seharusnya membantu memastikan program bantuan lebih tepat sasaran. Kehebatan sistem bukan diukur dari seberapa banyak data yang dikumpulkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Generasi Muda Perlu Memahami Tata Kelola Data
Generasi muda hidup dalam dunia yang semakin digital. Hampir setiap aktivitas meninggalkan jejak data. Karena itu, mahasiswa hukum maupun administrasi negara perlu memahami bahwa persoalan data bukan semata-mata urusan teknologi informasi. Di dalamnya terdapat persoalan kewenangan, perlindungan hak, tata kelola pemerintahan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Kita membutuhkan generasi yang bukan hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mempertanyakan bagaimana teknologi digunakan oleh kekuasaan.
Data Harus Melayani Rakyat, Bukan Membebani Rakyat
Pada akhirnya, transformasi digital pemerintah merupakan langkah penting yang harus terus dikembangkan. Namun keberhasilan digitalisasi tidak cukup dinilai dari jumlah aplikasi, server, atau sistem yang dibuat. Keberhasilannya harus dilihat dari pengalaman masyarakat. Apakah pelayanan menjadi lebih mudah? Apakah masyarakat tidak perlu mengulang data berkali-kali? Apakah kesalahan dapat diperbaiki dengan cepat? Apakah data aman? Apakah masyarakat mengetahui bagaimana datanya digunakan? Data warga bukan sekadar angka di layar komputer pemerintah. Setiap data mewakili seseorang yang memiliki hak dan dapat terkena dampak langsung dari sebuah keputusan. Karena itu, pemerintah harus memastikan data dikelola secara akurat, aman, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintahan digital yang baik bukan hanya pemerintahan yang memiliki banyak data, tetapi pemerintahan yang mampu menggunakan data untuk melayani rakyat sekaligus menjaga hak-hak rakyat.