Oleh: Cindy Debora Nadapdap
Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Dalam demokrasi, kemenangan dalam pemilu memang penting karena melalui pemilu rakyat memberikan mandat kepada seseorang atau kelompok untuk menjalankan kekuasaan. Namun menurut saya, demokrasi tidak boleh berhenti ketika pemenang pemilu diumumkan dan pemerintahan terbentuk. Justru setelah kekuasaan diberikan, pengawasan harus semakin kuat. Pemilu menentukan siapa yang memperoleh kekuasaan, tetapi hukum menentukan bagaimana kekuasaan itu boleh digunakan. Karena itu, politik dan hukum harus berjalan bersama agar pemerintahan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.
Menang Pemilu Bukan Berarti Bebas Melakukan Apa Saja
Dalam sistem demokrasi, mereka yang memperoleh suara terbanyak memang mempunyai legitimasi politik untuk memimpin. Namun mandat rakyat bukanlah kekuasaan tanpa batas. Presiden, kepala daerah, anggota legislatif maupun pejabat publik tetap terikat oleh konstitusi, undang-undang, prinsip pemerintahan yang baik, serta kewajiban untuk menghormati hak masyarakat. Menurut saya, kemenangan politik memberikan kewenangan untuk memimpin, bukan hak untuk mengabaikan kritik dan pengawasan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kekuasaan tersebut digunakan.
Demokrasi Membutuhkan Pengawasan
Sebagai mahasiswa Ilmu Politik, saya melihat bahwa salah satu unsur penting demokrasi adalah adanya mekanisme untuk mengontrol kekuasaan. Pemerintah tidak dapat mengawasi dirinya sendiri. Karena itu, terdapat DPR dan DPRD dengan fungsi pengawasan, lembaga peradilan, lembaga pemeriksa, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat yang mempunyai hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan bukan bertujuan membuat pemerintah tidak dapat bekerja. Justru pengawasan diperlukan agar kebijakan dapat dikoreksi apabila keliru dan penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang bebas dari pengawasan, tetapi pemerintahan yang mampu bekerja secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hukum Menjadi Pagar Kekuasaan
Dari perspektif hukum, kekuasaan negara harus mempunyai dasar dan batas. Pejabat publik tidak boleh mengambil keputusan semata-mata karena memiliki jabatan. Setiap kewenangan harus digunakan sesuai tujuan yang diberikan oleh hukum. Ketika keputusan pemerintah merugikan masyarakat, harus tersedia mekanisme untuk mempertanyakannya, mengajukan keberatan, bahkan mengujinya melalui lembaga peradilan apabila diperlukan. Inilah salah satu alasan mengapa independensi hukum dan lembaga peradilan sangat penting. Hukum tidak boleh berubah menjadi alat untuk membenarkan setiap tindakan penguasa. Hukum justru harus mampu menjadi pagar ketika kekuasaan mulai melewati batasnya.
Kritik Tidak Sama dengan Permusuhan
Dalam demokrasi, pemerintah akan selalu menghadapi kritik. Ada kritik mengenai ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, penegakan hukum, lingkungan, anggaran, hingga kebijakan politik. Kritik seperti itu merupakan sesuatu yang wajar. Menurut saya, kritik tidak seharusnya langsung dipandang sebagai serangan terhadap pemerintah. Selama disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta dan tidak melanggar hukum, kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Sebaliknya, masyarakat juga harus memahami bahwa kebebasan berpendapat memiliki tanggung jawab. Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah, informasi palsu, atau serangan pribadi. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar dan masyarakat yang bertanggung jawab ketika berbicara.
Mayoritas Tetap Harus Menghormati Minoritas
Demokrasi sering dikaitkan dengan suara mayoritas. Namun demokrasi tidak berarti bahwa siapa pun yang memiliki jumlah suara terbesar dapat mengabaikan kelompok lain. Di sinilah hukum mempunyai fungsi penting. Konstitusi dan hukum harus memastikan bahwa hak setiap warga negara tetap terlindungi, termasuk mereka yang tidak memilih pemerintah yang sedang berkuasa. Setelah pemilu selesai, pemimpin yang terpilih bukan hanya pemimpin bagi orang yang memilihnya. Ia menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat. Perbedaan pilihan politik seharusnya berakhir ketika kepentingan masyarakat harus dilayani.
Jangan Sampai Kepentingan Politik Mengalahkan Kepentingan Publik
Politik selalu melibatkan kepentingan. Partai memiliki kepentingan, kelompok masyarakat mempunyai aspirasi, pemerintah memiliki agenda, dan berbagai pihak berusaha memengaruhi kebijakan. Hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun masalah muncul apabila kepentingan kelompok menjadi lebih penting daripada kepentingan masyarakat luas. Kebijakan publik seharusnya menjawab persoalan nyata masyarakat: bagaimana menyediakan pekerjaan, memperbaiki pendidikan, menjaga harga kebutuhan pokok, meningkatkan pelayanan kesehatan, memperkuat penegakan hukum, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Rakyat seharusnya tidak hanya menjadi penting ketika kampanye berlangsung. Jika rakyat menjadi sumber legitimasi kekuasaan, maka kepentingan rakyat juga harus menjadi tujuan utama ketika kekuasaan dijalankan.
Anak Muda Harus Belajar Mengawasi Kekuasaan
Generasi muda mempunyai posisi yang semakin penting dalam demokrasi Indonesia. Namun keterlibatan anak muda tidak cukup hanya dengan memberikan suara ketika pemilu. Anak muda perlu mengikuti bagaimana janji kampanye dilaksanakan setelah pemilu. Pelajari kebijakan pemerintah. Perhatikan penggunaan anggaran. Baca rancangan peraturan. Ikuti persoalan publik dan berani mempertanyakan keputusan yang dianggap tidak tepat. Media sosial telah membuat pengawasan jauh lebih mudah, tetapi sekaligus membawa tantangan. Jangan menilai kebijakan hanya berdasarkan video pendek atau potongan informasi yang viral. Cari dokumennya, periksa datanya, pahami aturan hukumnya dan dengarkan berbagai sudut pandang. Anak muda yang kritis bukan sekadar anak muda yang paling keras berbicara, tetapi yang mampu mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya.
Kekuasaan Harus Selalu Bisa Dipertanggungjawabkan
Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya sistem untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi adalah sistem untuk memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan berdasarkan hukum, diawasi oleh masyarakat, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Menurut saya, inilah hal yang harus terus dijaga. Pemimpin boleh mempunyai dukungan politik yang besar. Pemerintah boleh mempunyai mayoritas di parlemen. Tetapi hukum, transparansi, pengawasan, serta hak masyarakat tetap tidak boleh diabaikan. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang berhasil mendapatkan kekuasaan. Demokrasi juga tentang bagaimana memastikan kekuasaan itu tidak menjauh dari rakyat yang memberikannya. Karena itu, setelah pemilu selesai, masyarakat jangan berhenti menjadi warga negara yang aktif. Pemimpin harus bekerja, hukum harus menjaga batasnya, dan rakyat harus terus mengawasi.