Dulu Diperkirakan 600 Juta Orang Akan Hidup di Bawah Garis Kemiskinan—Kini Dunia Masih Menghadapi Sekitar 847 Juta Penduduk Miskin Ekstrem

Penulis:
St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A
Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Kristen Indonesia
Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berpengalaman lebih dari 30 tahun di perbankan dan bisnis mikro / Penggiat dan Pelaku UMKM

Saya menyimpan dan membaca kembali sebuah kliping Harian Kompas, Kamis, 14 Juni 1984. Usianya sudah sekitar 42 tahun, tetapi isi beritanya justru terasa sangat aktual. Judulnya besar dan tegas: “Tahun 1975–2000: 600 Juta Orang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.” Koran tua ini bagi saya bukan sekadar benda koleksi. Ia merupakan dokumen sejarah yang memungkinkan kita menguji apakah prediksi dan kekhawatiran pembangunan pada masa lalu masih relevan dengan dunia sekarang.

Harian Kompas, Kamis, 14 Juni 1984

Apa Sebenarnya Isi Berita Kompas 1984?

Berita tersebut mengutip laporan Keadaan Kependudukan Dunia 1984 yang disampaikan Rafael M. Salas, ketika itu Direktur Eksekutif Dana Kegiatan Kependudukan PBB atau UNFPA. Kompas menuliskan bahwa seandainya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang mampu mencapai 5–6 persen per tahun selama 1975–2000, pada akhir abad ke-20 masih diperkirakan terdapat sekitar 600 juta manusia hidup di bawah garis kemiskinan. Pesannya sangat penting: pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis menghapus kemiskinan. Dalam kliping tersebut juga disebut bahwa pada 1980–1982, perekonomian negara berkembang hanya tumbuh sekitar 1,9 persen per tahun, sementara pertumbuhan penduduk sekitar 2,02 persen. Kompas juga mengangkat ketimpangan yang luar biasa pada masa itu. Pendapatan per kapita negara terkaya pada 1981 disebut hampir 220 kali lebih tinggi dibandingkan negara termiskin. Artinya, perdebatan tentang pertumbuhan versus pemerataan yang kita bicarakan sekarang ternyata sudah menjadi persoalan dunia lebih dari empat dekade lalu.

Yang Menarik: Artikel Itu Tidak Hanya Membicarakan Uang

Jika dibaca secara utuh, berita Kompas tersebut sebenarnya mempunyai pemikiran yang jauh lebih luas daripada sekadar angka 600 juta orang miskin. Laporan itu menghubungkan:

pertumbuhan penduduk → pertumbuhan ekonomi → pendapatan → pendidikan → kesehatan → keluarga berencana → sumber daya alam → kualitas hidup manusia.

Disebutkan pula bahwa pertumbuhan penduduk dan lambatnya peningkatan pendapatan serta teknologi dapat mendorong eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya untuk memperoleh makanan dan bahan bakar, sehingga lingkungan hidup manusia dan alam semakin memburuk. Ini menarik sekali, Pada 1984, ketika istilah perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan belum sepopuler sekarang, hubungan antara kemiskinan, penduduk, dan lingkungan sudah diperingatkan.

Lalu Bagaimana Keadaan Dunia Sekarang?

Di sinilah kliping lama itu menjadi semakin menarik. Menurut pembaruan World Bank Poverty and Inequality Platform, Maret 2026, sekitar 847 juta manusia atau 10,4 persen penduduk dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2024. Untuk 2026, Bank Dunia memperkirakan proporsinya turun menjadi sekitar 10,0 persen. Garis kemiskinan ekstrem internasional yang sekarang digunakan Bank Dunia adalah US$3 per orang per hari berdasarkan 2021 Purchasing Power Parity (PPP). Artinya, lebih dari empat dekade setelah berita Kompas tersebut diterbitkan, ratusan juta manusia masih menghadapi kemiskinan ekstrem. Namun, kita harus hati-hati membandingkan langsung angka 600 juta tahun 1984 dengan 847 juta saat ini. Definisi garis kemiskinan, metode penghitungan, nilai PPP, dan jumlah penduduk dunia telah berubah. Karena itu, tidak tepat mengatakan hanya dari dua angka tersebut bahwa dunia menjadi lebih miskin. Justru secara persentase, kemiskinan ekstrem dunia dalam jangka panjang telah turun sangat besar. Bank Dunia mencatat kemajuan selama beberapa dekade telah mengangkat lebih dari satu miliar manusia keluar dari kemiskinan ekstrem, walaupun kemajuan tersebut sekarang melambat dan sangat tidak merata antarwilayah.

Bagaimana dengan Indonesia?

Data resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2026 terdapat 22,93 juta penduduk miskin di Indonesia atau 8,07 persen dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut turun 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Garis Kemiskinan nasional tercatat Rp669.235 per kapita per bulan. Kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi, yaitu 10,67 persen, dibandingkan perkotaan 6,34 persen. Jumlah penduduk miskin di desa sekitar 12,10 juta orang dan di kota sekitar 10,83 juta orang. Kita patut mengakui bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan luar biasa dibanding beberapa dekade sebelumnya. Tetapi 22,93 juta manusia tetap bukan angka kecil. Mereka adalah keluarga yang harus makan setiap hari, anak yang membutuhkan pendidikan, orang tua yang membutuhkan pelayanan kesehatan, pekerja yang mencari penghasilan, pedagang kecil dan UMKM yang membutuhkan pasar, serta masyarakat yang berharap kehidupan anak-anaknya lebih baik.

Ada Pelajaran Besar dari Koran Tahun 1984

Menurut pandangan saya, setidaknya terdapat satu pesan besar dari berita lama tersebut Pertumbuhan ekonomi tidak cukup apabila tidak menghasilkan peningkatan kualitas hidup rakyat. Kita dapat mempunyai pertumbuhan ekonomi 5 persen, investasi besar, gedung tinggi, jalan tol panjang, teknologi canggih, dan artificial intelligence. Namun pertanyaannya harus tetap:

Apakah penghasilan masyarakat bertambah?
Apakah tersedia pekerjaan yang layak?
Apakah UMKM berkembang?
Apakah anak keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang baik?
Apakah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan?
Apakah pembangunan juga menjaga lingkungan?

Inilah yang membuat berita Kompas 1984 tersebut menurut saya luar biasa relevan dengan tahun 2026.

Bonus Demografi Harus Menjadi Bonus Ekonomi

Di bagian atas kliping Kompas tersebut terdapat pula grafik tentang penggunaan kontrasepsi di berbagai negara. Berita saat itu sangat kuat menempatkan keluarga berencana dalam diskusi kependudukan. Dalam perspektif sekarang, kebijakan kependudukan harus diletakkan lebih luas dan berdasarkan hak: pendidikan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana yang sukarela, kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas perempuan, serta investasi pada sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi kekuatan luar biasa apabila sehat, terdidik, mempunyai keterampilan, dan memperoleh pekerjaan. Sebaliknya, bonus demografi dapat berubah menjadi beban apabila jutaan anak muda memasuki usia produktif tetapi tidak mempunyai keterampilan dan lapangan pekerjaan.

Kemiskinan Hari Ini Juga Berbeda dengan Kemiskinan Tahun 1984

Empat puluh dua tahun lalu, orang miskin terutama diasosiasikan dengan kekurangan makanan, rumah, pakaian, dan penghasilan. Saat ini dimensinya semakin kompleks. Ada keluarga yang mempunyai telepon genggam tetapi tidak mempunyai tabungan. Ada pekerja yang mempunyai penghasilan tetapi seluruh pendapatannya habis untuk kebutuhan bulanan. Ada keluarga yang secara statistik berada sedikit di atas garis kemiskinan tetapi dapat kembali miskin ketika terkena PHK, sakit, bencana, atau usahanya bangkrut. Karena itu, kita juga harus memperhatikan kelompok rentan, bukan hanya mereka yang sudah tercatat sebagai penduduk miskin.

ENAM SARAN UNTUK PEMERINTAH DAN BANGSA INDONESIA

1. Pertumbuhan Ekonomi Harus Menciptakan Pekerjaan

Setiap investasi harus semakin kuat diukur dari berapa lapangan pekerjaan yang tercipta dan seberapa besar masyarakat lokal serta UMKM ikut memperoleh manfaat. Pertumbuhan tanpa pekerjaan akan sulit menjadi kesejahteraan.

2. UMKM Harus Menjadi Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan

Dari pengalaman saya lebih dari tiga dekade di perbankan dan bisnis mikro, saya melihat masyarakat kecil sebenarnya mempunyai daya juang dan kemampuan usaha yang besar. Yang sering menjadi kendala adalah modal, pasar, pendampingan, teknologi, dan legalitas. KUR dan berbagai pembiayaan UMKM harus terus diperkuat, tetapi harus dibarengi pendampingan, pemasaran, dan peningkatan kemampuan manajemen.

3. Pendidikan Harus Memutus Kemiskinan Antargenerasi

Anak yang lahir dari keluarga miskin tidak boleh otomatis mewarisi kemiskinan orang tuanya. Beasiswa, pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan keterampilan digital harus membuka jalan mobilitas sosial bagi siapa pun tanpa memandang kemampuan ekonomi keluarga.

4. Bangun Kesehatan dan Kualitas Keluarga

Pesan kependudukan dalam berita tahun 1984 tetap relevan, tetapi pendekatannya sekarang harus menekankan kualitas keluarga dan hak masyarakat. Kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan stunting, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana yang sukarela merupakan investasi pembangunan jangka panjang.

5. Lindungi Kelompok Rentan agar Tidak Kembali Miskin

Bantuan sosial harus tepat sasaran, tetapi kebijakan tidak boleh berhenti pada bansos. Masyarakat memerlukan perlindungan ketika kehilangan pekerjaan, sakit, atau mengalami bencana, sekaligus jalur untuk kembali bekerja atau berusaha. Bansos adalah jaring pengaman; pekerjaan dan usaha adalah tangga menuju kemandirian.

6. Ukur Pembangunan dari Kualitas Hidup, Bukan Hanya Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah harus terus melihat kemiskinan, ketimpangan, kualitas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, perumahan, dan kemampuan masyarakat memiliki aset produktif. Tujuan akhir pembangunan bukan hanya membuat seseorang keluar dari garis kemiskinan secara statistik, tetapi membuat keluarga mempunyai kehidupan yang layak, mandiri, dan mempunyai masa depan.

KORAN TUA, PESAN YANG TIDAK PERNAH TUA

Saya memandang kliping Kompas, Kamis, 14 Juni 1984 ini sebagai benda sejarah yang sangat bernilai. Empat puluh dua tahun yang lalu, dunia sudah diperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak otomatis menghilangkan kemiskinan. Kini kita memasuki zaman artificial intelligence, digital banking, robotika, kendaraan listrik, dan ekonomi digital. Teknologi berubah luar biasa, tetapi tantangan mendasar umat manusia tetap sama: bagaimana pembangunan membuat manusia hidup lebih baik. Indonesia memang telah maju. Tetapi selama masih terdapat 22,93 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, perjuangan kesejahteraan belum selesai. Dan selama dunia masih memiliki sekitar 847 juta manusia dalam kemiskinan ekstrem berdasarkan data terbaru yang dapat diukur secara global, pesan koran Kompas tahun 1984 tersebut masih pantas dibaca kembali.

Koran boleh menguning karena usia.
Tetapi pesan tentang kemiskinan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat tidak pernah menjadi tua.

Sumber

1. Harian Kompas, Kamis, 14 Juni 1984, “Tahun 1975–2000: 600 Juta Orang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan” — berdasarkan kliping asli koleksi penulis.
2. World Bank, March 2026 Global Poverty Update, 26 Maret 2026.
3. World Bank, Poverty and Inequality Platform.
4. World Bank, pembaruan garis kemiskinan internasional 2025.
5. Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2026, 5 Agustus 2026.

St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A
Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum – Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Kristen Indonesia
Purnabakti BRI | Penggiat dan Pelaku UMKM