Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok
Perjalanan politik Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu fenomena menarik dalam sejarah politik Indonesia modern. Ia tidak memulai perjalanan dari lingkaran elite politik nasional. Jokowi tumbuh dari keluarga sederhana di Surakarta, kemudian membangun usaha furnitur sebelum akhirnya memasuki dunia pemerintahan dan politik. Dari seorang pengusaha daerah, Jokowi kemudian terpilih menjadi Wali Kota Surakarta pada 2005. Pada pemilihan berikutnya, ia kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat Solo pada 2010 dengan perolehan suara yang sangat besar. Dua tahun kemudian, Jokowi maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Perjalanan tersebut tidak berhenti di Jakarta.
Pada Pemilihan Presiden 2014, pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla memperoleh 53,15 persen suara nasional. Lima tahun kemudian, Jokowi kembali memenangkan Pemilihan Presiden 2019 bersama Ma’ruf Amin dengan memperoleh 85.607.362 suara atau 55,5 persen suara sah nasional. Artinya, dalam perjalanan politiknya, Jokowi berhasil memenangkan dua pemilihan wali kota, satu pemilihan gubernur, dan dua pemilihan presiden. Menurut saya, perjalanan tersebut menarik untuk dipelajari bukan semata-mata karena jabatan yang berhasil diraih, tetapi karena menunjukkan bagaimana kepercayaan publik dapat membawa seseorang dari panggung politik lokal menuju kepemimpinan nasional.
Kekuatan Jokowi Ada pada Rekam Jejak Elektoral
Ketika berbicara mengenai elektabilitas Jokowi, kita perlu membedakan antara rekam jejak elektoral dan angka survei pada suatu waktu tertentu. Secara historis, kemampuan Jokowi mendapatkan dukungan pemilih sudah teruji melalui berbagai tingkatan pemilihan, mulai dari kota, provinsi, hingga nasional. Lima kemenangan dalam kontestasi eksekutif tersebut merupakan fakta politik yang tidak dapat dilepaskan ketika membahas pengaruh Jokowi dalam politik Indonesia. Kini, posisi politik Jokowi juga semakin jelas. Dalam Rakorda PSI Kota Bandung pada 26 September 2026, Jokowi secara terbuka menunjukkan KTA PSI dan menyatakan telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Menurut saya, bergabungnya seorang mantan Presiden dua periode dengan pengalaman elektoral seperti Jokowi tentu membawa perhatian publik yang besar terhadap PSI. Namun, perhatian publik tidak otomatis menjadi suara pemilih. Inilah bagian yang menurut saya justru harus dipahami secara objektif oleh seluruh kader PSI.
“Jokowi Effect” Bukan Pengganti Kerja Partai
Beberapa survei terbaru menunjukkan bahwa pengaruh politik Jokowi terhadap elektabilitas PSI masih menjadi persoalan yang terbuka untuk diuji. Survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026 mencatat elektabilitas PSI sebesar 2,3 persen. Survei Indonesia Political Opinion periode 27 Juli–3 Agustus 2026 mencatat PSI sebesar 1,9 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hingga periode survei itu dilakukan, aktivitas politik Jokowi bersama PSI belum dapat disimpulkan telah menghasilkan lonjakan dukungan elektoral yang konsisten. Menurut saya, justru di sinilah pelajaran pentingnya.
Tokoh besar dapat membuka pintu perhatian publik, tetapi organisasi yang kuatlah yang harus mengubah perhatian tersebut menjadi kepercayaan.
Nama Jokowi dapat memberikan daya tarik, pengalaman, jaringan, dan perhatian media. Tetapi masa depan PSI tetap akan ditentukan oleh bagaimana struktur partai bekerja dari pusat sampai daerah, bagaimana kader hadir di masyarakat, serta bagaimana partai mampu menawarkan gagasan dan kerja yang dapat dinilai secara langsung oleh masyarakat.
PSI Depok Harus Menerjemahkan Momentum Menjadi Kerja Organisasi
Sebagai Ketua DPD PSI Kota Depok sekaligus Anggota DPRD Kota Depok, saya melihat momentum bergabungnya Jokowi bukan sekadar untuk dirayakan, tetapi harus diterjemahkan menjadi penguatan organisasi. DPD PSI Kota Depok terus melakukan konsolidasi struktur hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Data KPU mencatat kepengurusan PSI Kota Depok berada di bawah kepemimpinan saya sebagai Ketua DPD PSI Kota Depok. Dalam proses tersebut, kami juga membuka dan memperluas ruang bagi anggota baru dari berbagai latar belakang masyarakat, termasuk pengusaha, pelaku UMKM, profesional, generasi muda, serta masyarakat yang ingin berkontribusi dalam kehidupan publik.
Menurut saya, partai yang sehat tidak boleh hanya bergantung kepada satu kelompok. Kita membutuhkan orang-orang dengan berbagai pengalaman: mereka yang memahami ekonomi, usaha, hukum, pendidikan, sosial, teknologi, hingga persoalan masyarakat di tingkat paling bawah. Karena politik pada akhirnya bukan sekadar berbicara tentang bagaimana memenangkan pemilu, tetapi juga bagaimana sebuah organisasi mampu menghasilkan kader yang memahami persoalan masyarakat.
Dari Figur Menuju Institusi
Perjalanan Jokowi dari Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia dua periode merupakan perjalanan politik yang panjang. Kini, ketika Jokowi menjadi bagian dari keluarga besar PSI, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya “seberapa besar Jokowi dapat membantu PSI?”, tetapi juga: “Seberapa siap PSI mengubah perhatian terhadap Jokowi menjadi kekuatan organisasi yang nyata?” Menurut saya, di situlah tantangan sesungguhnya. Figur dapat menghadirkan momentum. Pengalaman dapat memberikan pelajaran. Popularitas dapat menarik perhatian. Tetapi kepercayaan politik harus dibangun melalui konsistensi, struktur yang hidup, kualitas kader, dan kerja nyata di tengah masyarakat.
Karena itu saya mengapresiasi perjalanan politik Pak Jokowi. Dari seorang warga dengan latar belakang sederhana, pengusaha furnitur, Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dipercaya masyarakat menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode, perjalanan tersebut menunjukkan panjangnya proses membangun kepercayaan publik. Bagi PSI, kehadiran Jokowi merupakan sebuah faktor politik yang penting. Namun seberapa besar pengaruhnya terhadap elektabilitas PSI pada akhirnya tetap harus dilihat melalui perkembangan survei, kekuatan organisasi, dan terutama pilihan masyarakat dalam pemilu. Tokoh dapat membuka jalan, tetapi institusi dan kaderlah yang menentukan seberapa jauh sebuah partai mampu berjalan.(BN)